Tekan Inflasi Daerah, Ketua Dewan Dukung Rencana Pemkot Samarinda

Tekan Inflasi Daerah, Ketua Dewan Dukung Rencana Pemkot Samarinda Samarinda. Saat ini pemerintah pusat meminta agar pemerintah daerah juga turut serta berupaya menekan inflasi daerah. Terlebih dengan adanya kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) memacu lajunya inflasi hingga mencapai 4,69 persen. Tak heran Pemerintah Pusat meminta kepada setiap pemerintah daerah untuk ikut terjun dalam pengendalian inflasi. Untuk mempertahankan daya beli masyarakat, melalui pemberian bantuan sosial (bansos) yang diambil dari dua persen dana transfer umum (DTU) pemerintah pusat. Hal ini tertuang dalam eraturan Menteri Keuangan (PMK) 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, serta Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 500/4825/SJ tentang Penggunaan Belanja Tak Terduga dalam rangka Pengendalian Inflasi di Daerah. Sementara di Pemkot Samarinda saat ini telah menyiapkan Rp 16,5 miliar untuk menyediakan bantuan sosial (bansos) kepada warga yang terdampak langsung. Hal ini pun mendapat dukungan dari Ketua DPRD Samarinda, Sugiyono. Menurutnya upaya itu sudah seharusnya dilakukan, untuk menekan inflasi daerah.Terlebih saat ini sudah dilaunching Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi (GNPIP). “Kami tentu mendukugn upaya pemkot, apalagi ada bonus dari Pemerintah Pusat yang berhasil menurunkan inflasi di daerahnya, akan mendapat Rp 10 miliar yang berbentuk DID (Dana Insentif Daerah),” ungkap Sugiyono. Sehingga Politikus PDIP ini berharap, dengan bantuan dari Pemkot Samarinda tersebut, dapat memelihara daya beli masyarakat. Meskipun saat ini ada kekhawatiran atas barang pangan yang bisa melonjak akibat kenaikan BBM. “Tapi dari pemkot saya lihat sudah upaya untuk menekan inflasi. Apalagi sekarang sudah ada Bebaya Mart. Saya juga melihat saat ini harga-harga pangan masih terjaga, paling dari harga telur saja, paling tinggi di Pasar Merdeka. Selebihnya semua masih aman kan," demikian Sugiyono.