Teguh di Forum Dekolonisasi PBB Soroti Pembangunan di Sahara Maroko

Infobenua.com, New York — Direktur Geopolitik GREAT Institute sekaligus dosen Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Teguh, menyoroti pembangunan infrastruktur dan perkembangan sosial di wilayah Sahara yang dikuasai Maroko dalam pertemuan Komite Keempat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membahas isu dekolonisasi.

Dalam forum tersebut, Teguh hadir sebagai petisioner untuk keempat kalinya. Ia menekankan pentingnya mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat di lapangan dalam membahas sengketa Sahara Barat, yang hingga kini masih menjadi persoalan internasional.

Menurut Teguh, hak atas pembangunan bukan sekadar konsep normatif yang tercantum dalam Deklarasi PBB 1986, melainkan hak fundamental bagi individu dan komunitas. Ia menyoroti penerapan New Development Model pada 2015 yang, menurutnya, mendorong perubahan di sejumlah kota di wilayah Sahara, terutama Laayoune dan Dakhla.

“Saat berkunjung ke Dakhla pada Agustus 2024, saya menyaksikan sendiri besarnya kemajuan ini. Bukti nyata komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup warga secara berkelanjutan,” ujar Teguh.

Dalam paparannya, Teguh menyebut pembangunan jalan tol Tiznit–Dakhla dan Pelabuhan Atlantik Dakhla sebagai proyek strategis yang menghubungkan kawasan tersebut dengan jalur perdagangan Atlantik dan Afrika Barat. Ia juga menyoroti investasi pada energi terbarukan dan fasilitas desalinasi air yang dinilai dapat memperkuat ketahanan sumber daya wilayah.

Teguh turut mengangkat partisipasi pemilih dalam pemilu legislatif Maroko pada 23 September 2026. Data resmi pemerintah Maroko mencatat tingkat partisipasi sebesar 77 persen di wilayah Laayoune-Sakia El Hamra dan 61 persen di Dakhla-Oued Eddahab. Secara nasional, partisipasi pemilih tercatat sebesar 38,08 persen.

Ia memandang pembangunan dan partisipasi politik tersebut sebagai bagian dari argumen yang mendukung integrasi wilayah Sahara ke dalam Maroko. Namun, angka partisipasi pemilu dan pembangunan ekonomi tidak dengan sendirinya menyelesaikan persoalan status wilayah yang masih dibahas di tingkat internasional.

Teguh juga menyoroti dukungan sejumlah negara terhadap posisi Maroko, termasuk melalui pembukaan konsulat di Laayoune dan Dakhla. Menurutnya, perkembangan hubungan diplomatik tersebut menunjukkan meluasnya dukungan terhadap klaim Maroko atas wilayah itu.

Dalam aspek sejarah, Teguh merujuk hubungan antara wilayah Sahara dan Kerajaan Maroko yang, menurut pandangan Rabat, ditandai oleh ikatan historis, budaya, dan sumpah kesetiaan atau bay’ah. Ia juga menguraikan proses perebutan kembali wilayah selatan setelah Maroko memperoleh kemerdekaan dari Prancis pada 1956.

Sengketa Sahara Barat, bagaimanapun, tetap berada dalam agenda dekolonisasi PBB. Karena itu, klaim kedaulatan dan pandangan mengenai status wilayah perlu dibedakan dari fakta pembangunan serta hubungan diplomatik yang dapat diamati.

Teguh menilai Resolusi Dewan Keamanan PBB 2797 (2025) dapat menjadi acuan penting bagi upaya penyelesaian politik. Resolusi yang diadopsi pada 31 Oktober 2025 itu mendukung upaya Sekretaris Jenderal PBB dan utusan pribadinya untuk memajukan proses politik, dengan tujuan mencapai penyelesaian yang adil, langgeng, dan dapat diterima para pihak. Resolusi tersebut juga memperpanjang mandat Misi PBB untuk Referendum di Sahara Barat (MINURSO) hingga 31 Oktober 2026.

Bagi Teguh, perkembangan pembangunan di wilayah Sahara perlu menjadi bagian dari pembahasan internasional untuk mencari penyelesaian yang berkelanjutan. Ia berharap momentum diplomatik yang ada dapat mendorong stabilitas, menjaga martabat masyarakat, dan membuka jalan menuju perdamaian di kawasan. (*)