Infobenua.com Samarinda – Isu stunting resmi menjadi perhatian utama DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2025–2029. Hal ini ditegaskan langsung oleh Panitia Khusus (Pansus) RPJMD saat Rapat Paripurna ke-26 yang digelar Senin, 28 Juli 2025 di Gedung DPRD Kaltim.
Ketua Pansus RPJMD, Syarifatul Syadiah, menyampaikan bahwa angka prevalensi stunting yang masih tinggi di sejumlah wilayah Kaltim harus menjadi alarm serius bagi seluruh pihak. DPRD, kata dia, mendorong agar penanganan stunting tidak hanya bersifat normatif, tapi benar-benar punya target yang ambisius sekaligus realistis.
“Penurunan angka stunting tidak bisa dilakukan dengan cara biasa. Kita butuh terobosan yang terukur, terencana, dan tentu saja berdampak langsung ke keluarga yang rentan,” ujar Syarifatul di hadapan forum paripurna.
Ia menjelaskan, strategi pengentasan stunting tidak cukup hanya dengan memberikan makanan tambahan. Menurutnya, perlu ada penguatan tim pendamping keluarga, pemetaan kebutuhan berdasarkan data lapangan, serta kolaborasi aktif dengan desa, puskesmas, dan kader kesehatan masyarakat.
“Ini bukan hanya urusan gizi. Stunting itu problem multidimensi—terkait dengan sanitasi, pendidikan ibu, ekonomi keluarga, dan layanan kesehatan dasar,” tegasnya.
Pansus RPJMD mendorong agar semua program yang disusun pemerintah daerah untuk menurunkan stunting memiliki indikator yang jelas, bisa diukur, dan bukan sekadar formalitas kegiatan seremonial.
“Program yang hanya ramai di atas kertas tapi tak berdampak nyata harus kita tinggalkan. Kita ingin pembangunan yang berpihak pada generasi masa depan,” tambahnya.
Syarifatul juga menekankan bahwa stunting harus dijadikan indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan manusia di Kaltim.
Ia berharap semua catatan kritis dari pansus bisa menjadi panduan dalam merancang kebijakan yang menyentuh langsung kehidupan anak-anak dan keluarga prasejahtera.
Rapat paripurna ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan pimpinan DPRD lainnya.
DPRD berharap Pemerintah Provinsi segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi pansus ke dalam program nyata, yang juga sejalan dengan target nasional dalam menurunkan prevalensi stunting secara signifikan.
penulis Dani editor redaksi


















Users Today : 422
Total Users : 1368031
Views Today : 1953
Total views : 6615607