Stabilitas Politik Kaltim Terjaga, Kesbangpol Antisipasi Isu-isu Pasca Pilkada

Infobenua.com-Samarinda: Setelah pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menilai bahwa kondisi stabilitas politik di daerah tersebut tetap terkendali.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Kaltim, Fatimah Waty, yang mengungkapkan rasa optimisnya terkait kelancaran proses demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan.

Fatimah menegaskan bahwa Pilkada yang berlangsung pada 27 November 2024 berjalan dengan kondusif. Bahkan, sejumlah daerah menunjukkan tren positif dalam hal tingkat partisipasi pemilih.

“Di beberapa daerah seperti Mahakam Ulu dan Kutai Barat, tingkat partisipasi pemilih tercatat di atas 70 persen. Ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran politik dan kedewasaan berpolitik dari masyarakat,” ujarnya saat memimpin Rapat Tim Pemantauan Perkembangan Politik Daerah Triwulan IV Tahun 2024 di Hotel Midtown Samarinda, Kamis (5/12/2024).

Namun, meskipun proses Pilkada telah selesai, Fatimah menekankan bahwa pihaknya tetap fokus pada pengawasan dan upaya menjaga stabilitas politik pasca pemungutan suara hingga penetapan hasil oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Transisi kepemimpinan yang aman dan lancar juga menjadi prioritas utama, guna memastikan tidak ada gangguan yang bisa mempengaruhi kestabilan daerah.

“Setelah Pilkada, tugas kami sekarang adalah menjaga agar proses transisi kepemimpinan berjalan dengan aman. Kami akan terus memantau perkembangan hingga hasil resmi Pilkada diumumkan oleh KPU,” tuturnya.

Namun, Kesbangpol Kaltim tidak hanya fokus pada isu politik terkait Pilkada. Ada sejumlah isu lain yang berpotensi mempengaruhi stabilitas keamanan dan ketertiban, yang juga menjadi perhatian mereka. Salah satunya adalah dampak dari kebijakan kenaikan upah minimum.

Fatimah mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut bisa memicu dampak sosial ekonomi, termasuk potensi aksi unjuk rasa, peningkatan inflasi, hingga risiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

“Kenaikan upah minimum tentu harus diantisipasi, karena bisa menimbulkan dampak sosial. Kami berharap ada solusi win-win antara dunia usaha dan tenaga kerja,” ungkapnya.

Selain isu politik, Kesbangpol Kaltim juga memperhatikan potensi bencana alam yang dapat terjadi seiring dengan memasuki musim penghujan. Banjir dan tanah longsor menjadi ancaman yang perlu diwaspadai, dan untuk itu, pihaknya meminta agar Perangkat Daerah terkait bersinergi dalam mengantisipasi risiko-risiko tersebut guna menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut.

Fatimah menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak untuk menjaga kestabilan wilayah.

“Meskipun kami tidak bisa turun langsung menangani bencana atau isu non-politik lainnya, tetap saja semua itu berpotensi mengancam ketertiban dan keamanan. Oleh karena itu, koordinasi dengan semua pihak sangat penting,” pungkasnya.

(ADV/Diskominfo Kaltim)

Penulis Faradiba

editor eka mandiri