Sri Puji Soroti Kacau Data Kependudukan: Program Pemerintah Terancam Tak Tepat Sasaran

Infobenua.com.Samarinda – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, menyoroti masalah klasik namun krusial dalam pemerataan program pemerintah: ketidaktertiban administrasi kependudukan. Ia menyebut, keberhasilan pembangunan tak hanya soal anggaran dan kebijakan, tapi sangat bergantung pada akurasi data penduduk.

“Harapannya tentu semua program pemerintah benar-benar bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat,” ujarnya saat menghadiri kegiatan di Aula Serbaguna GOR Segiri (23/07/2025).

Sri Puji menyatakan, masih banyak celah dalam pendataan, yang menyebabkan distribusi bantuan dan program sosial kerap tak menyentuh kelompok yang membutuhkan. “Kita ada data-data yang mungkin terlepas, sehingga programnya tidak sampai ke mereka,” tuturnya.

Ia menegaskan, masalah ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga masyarakat yang masih abai terhadap pentingnya dokumen kependudukan. Ketidakpedulian itu berdampak langsung pada pelayanan publik, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga bantuan sosial.

“Kesadaran terhadap tertib administrasi kependudukan itu masih sangat kurang. Ini otomatis akan mempengaruhi semuanya,” lanjutnya.

Sri Puji juga menekankan bahwa sistem data yang baik akan membuka peluang partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Sebaliknya, jika data berantakan, berbagai program akan meleset dari target dan memperlebar jurang ketimpangan.

“Bagaimana bisa kita bicara penurunan stunting atau peningkatan akses pendidikan dan kesehatan kalau datanya saja tidak akurat?” tegasnya.

Menurutnya, pendataan yang lemah sering membuat kebijakan salah sasaran, bahkan tak berguna sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa urusan administrasi yang dianggap sepele justru memegang peran besar dalam keberhasilan program strategis.

Komisi IV DPRD Samarinda berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi langsung ke lapangan. Kolaborasi lintas sektor dinilai penting agar masyarakat sadar dan aktif memperbaiki dokumen kependudukan mereka.

“Jangan sampai hanya karena data yang kacau, warga miskin tak dapat bantuan, anak-anak tak sekolah, dan layanan dasar jadi timpang,” ujarnya.

Ia mengajak seluruh pihak—dari pemerintah kota, RT/RW, hingga keluarga—untuk menjadikan administrasi sebagai fondasi pembangunan sosial yang adil dan merata.

“Kalau data kita tertib, pembangunan tidak hanya berjalan secara fisik, tapi juga menjamin keadilan sosial,” pungkasnya.

penulis Frida editor Eka mandiri