SKK Migas Kalsul Ajak Media Perkuat Kolaborasi, Paparkan Tantangan Industri Hulu Migas

BALIKPAPAN, INFOBENUA.COM – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Perwakilan Kalimantan dan Sulawesi (Kalsul) menggelar kegiatan Coffee Morning bersama insan media di De Cafe Balikpapan, Rabu (11/11/2026).

Kegiatan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus berbagi informasi mengenai perkembangan industri hulu migas di wilayah Kalimantan dan Sulawesi.

Analis Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Kalsul, Tiara Dinanti, menyampaikan terima kasih kepada para wartawan yang telah hadir. Ia menegaskan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya SKK Migas menjaga komunikasi dan membangun kolaborasi berkelanjutan dengan media.

Dalam kesempatan itu, Tiara tidak hanya berdiskusi dengan awak media, tetapi juga memaparkan berbagai aspek pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Materi yang disampaikan mencakup tugas dan fungsi SKK Migas, tantangan industri, hingga kontribusinya terhadap ketahanan energi nasional.

Menurutnya, kegiatan usaha hulu migas merupakan bagian dari kegiatan pemerintah yang membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan media massa.

“SKK Migas memiliki tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama. Lembaga ini dibentuk untuk memastikan pengelolaan sumber daya migas milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan maksimal bagi negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” ujar Tiara.

Ia menjelaskan, SKK Migas memiliki sejumlah fungsi strategis. Di antaranya memberikan pertimbangan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait penyiapan dan penawaran wilayah kerja, melaksanakan penandatanganan kontrak kerja sama, mengkaji rencana pengembangan lapangan, menyetujui rencana kerja dan anggaran, hingga mengawasi pelaksanaan kontrak kerja sama.

Industri Hulu Migas Hadapi Risiko dan Tantangan Besar

Dalam pemaparannya, Tiara menjelaskan industri hulu migas memiliki karakteristik khusus karena membutuhkan investasi modal besar, teknologi canggih, serta sumber daya manusia yang berpengalaman.

Selain itu, industri ini juga menghadapi tingkat ketidakpastian dan risiko yang tinggi, terutama dalam kegiatan eksplorasi.

Risiko eksplorasi berkaitan dengan ketidakpastian keberadaan, jumlah, serta potensi cadangan minyak dan gas bumi yang dapat ditemukan. Artinya, investasi besar yang dikeluarkan perusahaan belum tentu menghasilkan penemuan cadangan ekonomis untuk diproduksi.

Kegiatan hulu migas mencakup dua tahapan utama, yakni eksplorasi dan eksploitasi atau produksi. Eksplorasi merupakan kegiatan pencarian cadangan minyak dan gas bumi, sedangkan eksploitasi mencakup pengembangan lapangan serta pengangkatan dan produksi sumber daya migas untuk selanjutnya dimanfaatkan.

Sementara itu, kegiatan hilir migas meliputi pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, pendistribusian, dan niaga.

Dalam sistem pengelolaannya, Indonesia menerapkan Production Sharing Contract (PSC) atau kontrak bagi hasil. Melalui skema ini, hasil produksi dibagi antara pemerintah dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), sementara kontraktor menanggung risiko serta investasi kegiatan operasional sesuai ketentuan kontrak.

Indonesia Hadapi Tantangan Defisit Minyak

Salah satu persoalan strategis yang turut menjadi perhatian dalam pemaparan SKK Migas adalah kondisi neraca minyak bumi Indonesia.

Berdasarkan materi yang disampaikan, Indonesia telah menjadi importir neto minyak sejak 2004. Kondisi tersebut terjadi karena kebutuhan atau konsumsi minyak dalam negeri lebih tinggi dibandingkan produksi nasional.

Defisit minyak dinilai dapat memberikan tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama ketika harga minyak dunia mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat.

Karena itu, peningkatan produksi minyak nasional menjadi salah satu kebutuhan penting. Upaya tersebut diharapkan berjalan seiring dengan perbaikan iklim investasi melalui penerapan ketentuan fiskal yang lebih kompetitif serta pemberian insentif bagi kegiatan usaha hulu migas.

Aset Hulu Migas Berstatus Barang Milik Negara

Aspek lain yang mendapat perhatian dalam pemaparan tersebut adalah pengelolaan aset yang berasal dari kegiatan usaha hulu migas.

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi, aset yang berasal dari pelaksanaan kontrak kerja sama antara pemerintah dan KKKS termasuk dalam kategori Barang Milik Negara (BMN) Hulu Migas.

Aset tersebut antara lain fasilitas produksi migas, tanah, dan bangunan yang digunakan dalam kegiatan operasional kontraktor.

Ketentuan ini menegaskan bahwa aset yang digunakan dalam kegiatan usaha hulu migas tetap berstatus sebagai kekayaan negara sehingga pengelolaannya harus dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Kalimantan-Sulawesi Miliki 38 Wilayah Kerja Migas

Dalam pemetaan kegiatan hulu migas di kawasan Kalimantan dan Sulawesi, materi SKK Migas mencatat terdapat 25 wilayah kerja (WK) migas dalam tahap eksploitasi dan 13 wilayah kerja dalam tahap eksplorasi.

Sejumlah kontraktor kontrak kerja sama yang beroperasi di kawasan tersebut antara lain PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) yang mengelola WK Mahakam, PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS), serta PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT).

Selain itu, terdapat Eni Muara Bakau dan Eni East Sepinggan yang mengelola sejumlah proyek migas laut dalam, termasuk Geng North, Gehem, dan Jangkrik.

Kontraktor lainnya adalah Medco E&P yang beroperasi di beberapa wilayah kerja di Kalimantan serta Energy Equity Epic (Sengkang) Pty. Ltd. yang mengelola Blok Sengkang di Sulawesi Selatan.

Di sisi lain, kawasan Kalimantan juga memiliki fasilitas pengolahan gas alam cair atau Liquefied Natural Gas (LNG), yakni Badak LNG di Bontang.

Selain 38 wilayah kerja yang berada dalam tahap eksplorasi dan eksploitasi, tercatat satu wilayah kerja migas dalam proses terminasi serta lima wilayah kerja gas metana batubara (GMB) yang juga dalam proses terminasi.

Data tersebut menggambarkan luasnya cakupan kegiatan pengelolaan hulu migas di Kalimantan dan Sulawesi, baik yang telah memasuki tahap produksi maupun yang masih dalam proses pencarian dan pengembangan potensi sumber daya.

SKK Migas Perkuat Transparansi dan Pencegahan Penyuapan

Dari aspek tata kelola kelembagaan, Tiara juga menjelaskan bahwa SKK Migas menempatkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) SNI ISO 37001:2025 sebagai bagian penting dalam mendukung pelaksanaan kegiatan usaha hulu migas.

Penerapan sistem tersebut menjadi upaya memperkuat tata kelola organisasi, menjaga integritas, serta mencegah praktik penyuapan di lingkungan kelembagaan.

Di akhir pemaparannya, Tiara berharap media dapat berperan membangun kesamaan pemahaman bahwa kegiatan usaha hulu migas merupakan kegiatan pemerintah yang membutuhkan dukungan bersama dari seluruh pemangku kepentingan.

“Kami berharap media bisa menjadi jembatan informasi antara SKK Migas dengan masyarakat. Media dapat menyampaikan informasi yang tepat mengenai kegiatan hulu migas, sekaligus membangun kolaborasi melalui pemberitaan yang berimbang agar seluruh kegiatan operasional dapat berjalan lancar, aman, dan memberikan manfaat secara berkelanjutan,” ungkapnya.

Menurutnya, pemberitaan yang akurat dan berimbang dapat membantu masyarakat memahami pentingnya kegiatan eksplorasi dan produksi migas bagi kepentingan nasional.

Ia juga berharap komunikasi dan hubungan kemitraan antara SKK Migas Kalsul dengan awak media semakin kuat sehingga informasi mengenai pengelolaan hulu migas, tantangan industri, serta kontribusinya terhadap negara dapat tersampaikan secara luas dan mudah dipahami masyarakat.

“Penguatan kolaborasi antara pemerintah, KKKS, media, masyarakat, serta berbagai instansi terkait menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan industri migas nasional,” tutup Tiara.

Penulis: Irwanto Sianturi