SILPA Rp78 Miliar Dinilai Minim, DPRD Samarinda Ingatkan Risiko Fiskal 2026

Ket foto : Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi.

Infobenua.com Samarinda – Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Pemerintah Kota Samarinda pada tahun anggaran 2025 yang tercatat sebesar Rp78 miliar menjadi sorotan Komisi II DPRD Samarinda.

Angka tersebut dipandang sebagai fondasi awal kapasitas fiskal pemerintah daerah pada 2026, namun dinilai belum cukup kuat jika dihadapkan pada beban kewajiban pembayaran proyek serta kebutuhan pembiayaan pembangunan lanjutan.

Komisi II menilai kondisi ini perlu dicermati secara serius agar tidak menimbulkan tekanan terhadap stabilitas keuangan daerah.

Pasalnya, SILPA yang tersedia harus mampu mengakomodasi berbagai kewajiban yang tertunda, sekaligus menjaga ruang fiskal Pemkot Samarinda tetap sehat di tahun anggaran berikutnya.

Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menyebutkan bahwa besaran SILPA tahun 2025 tergolong rendah bila dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya.

Tren penurunan tersebut, menurutnya, menjadi indikator yang perlu dievaluasi secara menyeluruh.

“Berdasarkan perhitungan yang ada, SILPA 2025 berada di kisaran Rp78 miliar dan akan menjadi modal awal fiskal Pemerintah Kota Samarinda pada tahun 2026,” ujar Iswandi pada Rabu (11/2/2026).

Ia memaparkan, pada tahun 2024 SILPA Pemkot Samarinda masih berada di angka Rp284 miliar. Bahkan, pada 2023 tercatat sebesar Rp585 miliar dan pada 2022 mencapai Rp998 miliar.

Penurunan signifikan tersebut dinilai perlu mendapat perhatian agar tidak berdampak pada kemampuan pembiayaan daerah ke depan.

Komisi II DPRD Samarinda pun mendorong dilakukan evaluasi komprehensif terhadap neraca keuangan daerah tahun 2025.

Evaluasi ini dianggap penting untuk memberikan gambaran utuh mengenai kondisi kas daerah serta kemampuan pemerintah dalam menanggung beban pembiayaan program dan proyek pada tahun selanjutnya.

“Melalui pembahasan neraca keuangan 2025, kita harus mencermati arus kas untuk satu tahun ke depan, mengingat terdapat sejumlah proyek yang menjadi kewajiban Pemkot pada 2025 dan pembayarannya harus diselesaikan pada 2026,” jelasnya.

Selain itu, DPRD juga menyoroti kewajiban pembayaran proyek yang nilainya diperkirakan berada pada rentang Rp200 miliar hingga Rp400 miliar.

Kondisi tersebut dipicu oleh tidak terealisasinya dana Transfer ke Daerah (TKD) sesuai dengan perencanaan awal.

Iswandi menegaskan bahwa Pemkot Samarinda telah menyampaikan komitmen untuk menuntaskan seluruh kewajiban tersebut pada tahun 2026.

Oleh karena itu, DPRD meminta agar pemerintah daerah menerapkan skala prioritas yang ketat dalam pelaksanaan program pembangunan.

“Pemerintah daerah perlu melakukan penyisihan anggaran secara terukur. Program yang tidak bersifat mendesak sebaiknya ditunda, sementara prioritas utama diarahkan pada penyelesaian kewajiban pembayaran utang,” tegasnya.

Tak hanya itu, Komisi II juga meminta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melakukan klarifikasi serta pendataan ulang terhadap aset-aset milik Pemkot Samarinda. Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi aset yang memiliki potensi optimalisasi.

“Kami meminta BPKAD untuk memperjelas kondisi dan status aset daerah. Perlu diketahui aset mana yang layak dan berpotensi untuk dikerjasamakan dengan BUMD maupun pihak lain guna meningkatkan pendapatan daerah,” kata legislator dari PDI Perjuangan tersebut.

Ke depan, pengelolaan SILPA dan keuangan daerah diharapkan dilakukan secara lebih hati-hati, terencana, dan transparan.

Upaya ini dinilai krusial untuk menjaga keseimbangan fiskal, memastikan kewajiban pemerintah terpenuhi, serta mendukung kesinambungan pembangunan Kota Samarinda pada tahun anggaran 2026.

Penulis Nisnun Editor Eka Mandiri