Sekda Kaltim Tekankan Kolaborasi Lintas Sektor untuk Percepat Pengentasan Kemiskinan

Infobenua.com, Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menekankan pentingnya koordinasi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan serta meningkatkan kualitas perlindungan sosial. Program yang dijalankan diharapkan tidak hanya berfokus pada bantuan sosial, tetapi juga mendorong pemberdayaan masyarakat agar mampu mencapai kemandirian ekonomi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, menyampaikan hal tersebut saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pengentasan Kemiskinan dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bidang Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (28/10/2026).

Menurut Sri Wahyuni, pengentasan kemiskinan merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah yang membutuhkan komitmen bersama. Karena itu, pelaksanaan program harus dirancang secara terarah, memiliki ukuran keberhasilan yang jelas, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan perhatian lebih.

“Pengentasan kemiskinan membutuhkan kerja bersama dan komitmen seluruh pihak. Program yang dilaksanakan harus tepat sasaran, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian lebih,” ujar Sri Wahyuni.

Ia menjelaskan, sinergi antarpemangku kepentingan diperlukan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi. Koordinasi tersebut diharapkan dapat menyelaraskan berbagai program penanggulangan kemiskinan sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri.

Selain itu, Indikator Kinerja Kunci (IKK) bidang sosial perlu digunakan sebagai instrumen untuk memantau pencapaian program dan menilai kesesuaiannya dengan target yang telah ditetapkan. Kejelasan indikator juga diharapkan membantu perangkat daerah memahami tanggung jawab serta kontribusi masing-masing.

“Melalui rapat koordinasi ini, kita harapkan ada kesamaan pemahaman mengenai target yang ingin dicapai, pembagian peran yang jelas, serta penguatan sinergi ant perangkat daerah. Dengan demikian, program pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat,” jelasnya.

Sri Wahyuni berharap rakor tersebut menjadi forum evaluasi terhadap program yang telah berjalan, sekaligus sarana mengidentifikasi kendala pelaksanaan di lapangan. Hasil pembahasan diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan sosial di Kalimantan Timur.

Ia juga meminta seluruh perangkat daerah terkait menjaga konsistensi pelaksanaan program agar upaya pengentasan kemiskinan dapat berlangsung secara berkelanjutan.

“Yang terpenting adalah bagaimana kebijakan dan program yang kita susun dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Kita ingin memastikan bahwa setiap upaya yang dilakukan benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur,” pungkasnya. (*)