Sebut Program Kopdes Gagal, Iswandi Khawatir Pengalihan Gaji ASN Bikin BPD Kolaps

Teks foto Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi

Infobenua.com.Samarinda– Pengalihan penyaluran gaji aparatur sipil negara (ASN) dari perbankan ke Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menuai kritik dari Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi.

Ia menyebut program tersebut berisiko gagal apabila dipaksakan tanpa kesiapan infrastruktur dan mempertanyakan dampaknya terhadap keberlangsungan Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Iswandi menilai, perbankan selama ini memiliki sistem dan kemampuan operasional untuk menangani pembayaran gaji ASN. Sementara itu, kesiapan koperasi untuk menjalankan fungsi serupa masih perlu dibuktikan.

Teks foto , Koperasi Merah putih

“Kopdes itu program gagal. Pertanyaannya, apakah sudah disiapkan infrastruktur Kopdes untuk melakukan itu? Kan tidak gampang. Sementara yang selama ini bisa melakukan itu adalah perbankan,” ujar Iswandi di ruang kerjanya (22 Oktober 2026).

Ia menilai perubahan mekanisme pembayaran gaji tidak bisa dipandang sebagai persoalan administratif semata. Jika dana gaji yang selama ini disalurkan melalui BPD dialihkan ke mekanisme pembayaran langsung dari pusat melalui KDKMP, aliran dana yang selama ini berada di perbankan daerah berpotensi berubah.

Menurut politikus PDI Perjuangan itu, dana gaji ASN turut menjadi bagian dari sumber likuiditas perbankan daerah.

Karena itu, pengalihan tersebut perlu memperhitungkan dampaknya terhadap kemampuan BPD menjalankan fungsi pembiayaan dan mendukung perekonomian daerah.

“Kalau gaji melalui KDKMP artinya metodenya langsung dikirimkan dari pusat. Ke depan, berarti tidak ada uang yang mengendap di bank daerah. Selama ini kan (gaji melalui) BPD. Ini tentu membuat BPD tidak lama kolaps (bangkrut),” tegasnya.

Iswandi juga meminta pemerintah memastikan kesiapan teknis koperasi sebelum memberikan tanggung jawab menyalurkan gaji pegawai.

Ia mempertanyakan bagaimana penanganan jika sistem mengalami gangguan, mengingat pembayaran gaji menyangkut hak ASN yang harus dipenuhi tepat waktu.

Keraguan itu, lanjutnya, didasarkan pada kondisi sejumlah Koperasi Kelurahan di Samarinda yang dinilai belum berjalan optimal.

Ia mencontohkan koperasi di Lempake dan Harapan Baru yang menurutnya belum memiliki kesiapan operasional memadai, bahkan ada yang kerap tutup setelah diresmikan.

“Karena jika diberlakukan, ini menyangkut sistem dan lainnya. Apakah sudah siap koperasi jika program ini berjalan? Bagaimana kalau nanti terjadi error dan lain sebagainya, sudah terantisipasi belum? Jadi kebijakan-kebijakan yang begitu, perlu dipikirkan benar-benar lah dulu. Jangan asal saja,” katanya.

Untuk mencegah persoalan serupa, Iswandi mendorong pemerintah menguji coba program KDKMP dan Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam skala terbatas.

Evaluasi awal dinilai penting untuk memastikan sistem berjalan, kelembagaan siap, dan standar operasional prosedur tersedia sebelum program diterapkan secara luas.

Iswandi menyebut, dari 59 kelurahan di Samarinda, baru dua koperasi yang menurut pengetahuannya telah berjalan. Sementara itu, kelurahan lainnya masih berada dalam tahap pengurusan akta pendirian.

“Untuk di Samarinda saja dari 59 kelurahan, baru dua yang jalan. Setahu saya yang lainnya Pemkot baru membuat akte pendirian,” demikian Iswandi.

Penulis: Frida | Editor: Eka Mandiri