Rumor Mobilisasi Perang Kembali Merebak di Rusia, Putin Berulang Kali Membantah

Infobenua.com, Moskow — Kekhawatiran mengenai kemungkinan mobilisasi militer baru di Rusia kembali meningkat meskipun Presiden Vladimir Putin telah dua kali membantah secara terbuka adanya rencana pengerahan massal untuk perang di Ukraina dalam pekan pertama September.

Pada 1 September, Putin menyebut rumor mengenai mobilisasi sebagai “omong kosong” dan menggambarkannya sebagai “serangan informasi” terhadap Rusia.

Dua hari kemudian, saat menghadiri Forum Ekonomi di Vladivostok, Putin kembali menepis spekulasi tersebut.

“saat ini tidak ada skenario yang mengharuskan dilakukannya mobilisasi.”

Namun, bantahan pemerintah belum sepenuhnya meredakan kekhawatiran masyarakat. Sejumlah pembaca layanan DW berbahasa Rusia mengatakan mereka khawatir menerima panggilan dari kantor pendaftaran militer.

“Keponakan saya menerima panggilan untuk verifikasi data,” tulis seorang pembaca dari kota industri Naberezhnye Chelny.

“Saya menerima panggilan yang memerintahkan saya hadir dalam verifikasi data. Saya wiraswasta. Apa yang harus saya lakukan?” tulis seorang pengguna bernama Maxim.

Pembaca lain, Sergei, mengatakan seorang rekannya yang bekerja sebagai guru menerima pemberitahuan melalui portal layanan pemerintah Gosuslugi pada 9 Juli untuk memperbarui informasi pribadinya. Kekhawatiran muncul karena sebagian warga menganggap pemanggilan tersebut dapat menjadi tahap awal menuju wajib militer, mobilisasi, atau pembatasan perjalanan ke luar negeri. Sejumlah orang yang menerima surat panggilan bahkan disebut berusaha meninggalkan Rusia sebelum pembatasan diberlakukan.

“Seorang kenalan saya meninggalkan Rusia dua bulan lalu setelah menerima surat panggilan resmi untuk verifikasi data dari kantor pendaftaran wajib militer,” tulis seorang pembaca.

Namun, meninggalkan Rusia bukan pilihan yang realistis bagi semua orang.

“Soal pergi itu cuma khayalan. Mau ke mana dan yang paling penting: pakai uang dari mana?” tulis pembaca lainnya.

Penggerebekan dan Perekrutan

Kekhawatiran masyarakat juga dipengaruhi laporan mengenai perekrutan paksa yang muncul dari sejumlah wilayah Rusia. Pada Juni, laporan dari wilayah Penza menyebut sejumlah pria dibawa secara paksa ke kantor pendaftaran militer dan dipaksa menandatangani kontrak militer. Laporan lokal menyatakan praktik tersebut meluas hingga memicu aksi protes warga yang membela kerabat dan tetangga mereka.

Jurnalis yang memantau kasus tersebut mengatakan penggerebekan masih berlangsung.

“Orang-orang ditahan, terutama di dekat pintu masuk gedung apartemen mereka,” kata Lena Lemyasova, jurnalis media investigasi Important Stories (Vazhnye Istorii), kepada DW.

“Sering kali pria yang sedang mabuk. Kendaraan (yang kerap disediakan otoritas setempat) berhenti, orang-orang tak dikenal mendekati mereka. Para pria itu langsung ditangkap dan dibawa pergi. Keluarga serta tetangga mereka tidak lagi mendengar kabar apa pun. Belakangan, terkadang muncul informasi bahwa mereka telah dipindahkan ke unit-unit militer. Mereka sering ditahan di sana sebelum dikirim ke garis depan.”

Important Stories merupakan media investigasi yang dipimpin penerbit Roman Anin. Ia sebelumnya bekerja sebagai editor investigasi selama satu dekade di surat kabar independen Novaya Gazeta.

Surat Panggilan Tidak Otomatis Berarti Mobilisasi

Namun, menerima surat panggilan untuk memperbarui data militer tidak serta-merta berarti seseorang akan dikirim ke medan perang.

Pengacara Artem Klyga mengatakan surat panggilan dengan alasan “untuk verifikasi data” merupakan salah satu mekanisme pemanggilan yang diatur secara hukum dan tidak secara otomatis berarti seseorang akan direkrut, dimobilisasi atau dikerahkan.

“Panggilan-panggilan ini hanya menunjukkan bahwa kantor pendaftaran militer telah secara signifikan meningkatkan prosedur pendaftaran militer mereka. Jika mobilisasi dimulai, catatan-catatan tersebut akan membantu pihak berwenang dengan cepat memanggil orang-orang yang mereka butuhkan,” jelas Klyga kepada DW.

Selain pemanggilan untuk verifikasi data, semakin banyak warga Rusia juga dilaporkan menerima perintah mobilisasi terlebih dahulu. Dalam kondisi normal, perintah tersebut tidak mengharuskan penerimanya mengambil tindakan. Namun, jika pemerintah mengumumkan mobilisasi, orang yang menerima perintah diwajibkan melapor ke kantor pendaftaran militer yang ditunjuk.

Pengacara Rusia Timofei Vaskin mengatakan mekanisme tersebut bukan sesuatu yang baru. Namun, jumlah perintah yang dikeluarkan pada paruh pertama 2026 disebut meningkat tajam.

“Perintah-perintah tersebut diterbitkan sebelum perang dan juga selama perang (melawan Ukraina). Namun, yang berubah pada paruh pertama tahun 2026 adalah perintah yang didistribusikan berjumlah ratusan ribu,” kata Vaskin kepada DW.

“Kami tidak mengetahui angka pastinya karena informasi tersebut bersifat rahasia. Namun, berdasarkan laporan di media sosial dan jumlah pertanyaan yang kami serta rekan-rekan kami terima, peningkatannya sangat drastis, hingga puluhan kali lipat,” tambah pengacara tersebut.

Dekrit Rusia mengenai mobilisasi parsial yang diterbitkan pada 2022 juga belum secara resmi dicabut dan secara teknis masih berlaku.

Persiapan Birokrasi Ikut Disorot

Kremlin berulang kali membantah laporan mengenai kemungkinan gelombang mobilisasi baru. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyebut laporan tersebut sebagai “berita palsu.” Namun, rekam jejak bantahan pemerintah menjadi salah satu alasan sebagian pengamat tetap skeptis.

Peskov pernah membantah laporan mengenai kemungkinan mobilisasi pada Mei 2022 dengan mengatakan, “Saat ini, hal ini tidak sedang dibahas.” Delapan hari kemudian, pemerintah Rusia mengumumkan mobilisasi parsial.

Indikasi lain muncul dari pasar tenaga kerja Rusia. Pada 8 Agustus 2026, DW menemukan puluhan lowongan di platform rekrutmen HeadHunter yang berkaitan dengan persiapan mobilisasi. Terdapat 40 lowongan di Moskow dan wilayah sekitarnya serta 13 di St Petersburg yang mencari spesialis dengan tugas terkait kesiapan mobilisasi.

Sebagian perusahaan mencari tenaga yang bertugas memastikan tersedianya rencana mobilisasi dan kesiapan perusahaan beroperasi jika Rusia menerapkan sistem ekonomi perang. Tanggung jawab lainnya mencakup persiapan menghadapi keadaan darurat, pertahanan sipil, serta membantu organisasi beralih ke mekanisme operasional khusus apabila terjadi kondisi perang. Lowongan tersebut berasal dari perusahaan swasta maupun lembaga pemerintah.

Klyga mengatakan berbagai aktivitas tersebut menunjukkan bahwa aparat birokrasi sedang menyiapkan sistem untuk menghadapi berbagai kemungkinan keputusan politik.

“Dari hal ini dapat dilihat bahwa para birokrat telah ditugaskan untuk mempersiapkan sistem menghadapi keputusan apa pun yang mungkin diambil Putin. Jika keputusan tersebut adalah mobilisasi, mereka diharapkan sudah siap,” kata Klyga.

Pada akhir Juli, media independen Agentstvo menghitung terdapat 197 lowongan di seluruh Rusia yang mencantumkan istilah “kesiapan mobilisasi”. Lebih dari 2.600 lowongan lainnya berkaitan dengan “pendaftaran militer” di platform perekrutan yang sama.

Dengan demikian, di tengah bantahan resmi Kremlin, peningkatan aktivitas administrasi militer, latihan, pemanggilan warga, serta perekrutan personel untuk kesiapan mobilisasi terus menjadi bahan kekhawatiran di Rusia. (*)