InfoBenua.Com
  • Home
  • Redaksi
  • INFO PRODUK
  • Blog
  • Infografis
  • Video
  • KODE ETIK PERUSAHAAN PERS
  • Pedoman Media Siber
  • Tentang Kami
No Result
View All Result
InfoBenua.Com
  • Home
  • Redaksi
  • INFO PRODUK
  • Blog
  • Infografis
  • Video
  • KODE ETIK PERUSAHAAN PERS
  • Pedoman Media Siber
  • Tentang Kami
No Result
View All Result
No Result
View All Result

RKPD Disusun Sejak Maret, DPRD Kaltim: Mengapa Usulan Proyek Rp1,24 Triliun Baru Diajukan November?

by Eka Mandiri
Senin, 16 November 2026, 16:11
in Berita, Dprd Kaltim, Kaltim
Bagikan

Teks foto: Anggota Banggar DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan

Infobenua.com, Samarinda – Usulan proyek kontrak tahun jamak atau Multi Years Contract (MYC) senilai Rp1,24 triliun dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menuai keberatan di DPRD. Bukan semata karena nilai anggarannya yang besar, tetapi juga karena tahapan pengajuan dinilai belum dilalui secara semestinya.

Sejumlah anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim mempertanyakan mengapa usulan proyek tersebut belum lebih dulu dibahas bersama komisi-komisi sesuai bidang kerja masing-masing. Padahal, skema MYC akan mengikat komitmen pembiayaan APBD selama beberapa tahun.

Anggota Banggar DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menegaskan belum ada keputusan resmi untuk menolak usulan tersebut. Sebab, hingga Senin (16/11/2026), pembahasan formal bersama Banggar belum dilakukan. Namun, ia mengakui sejumlah anggota keberatan karena tahapan pengusulan dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya.

“Ya kalau (anggota) Banggar menolak sementara ini, karena tahapan-tahapan sebelumnya dilewati, memang belum sampai di Banggar, termasuk skemanya harus dibahas di komisi,” tegas Agusriansyah, Senin (16/11/2026).

Persoalan itu mengemuka setelah rapat kerja Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dijadwalkan pada Minggu (15/11/2026) malam ditunda. Agenda tersebut kemudian dialihkan menjadi Rapat Pimpinan (Rapim) internal DPRD tanpa melibatkan unsur pemerintah.

Dalam Rapim yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel itu, pimpinan dewan turut membahas prosedur pengajuan MYC, kelengkapan dokumen, serta kemampuan fiskal daerah untuk membiayai proyek hingga akhir masa kontrak.

Agusriansyah menyebut persoalan tersebut tidak cukup dilihat dari besaran anggaran. Pemerintah juga harus menjelaskan dasar kewenangan pengusulan, tahapan yang telah ditempuh, serta manfaat proyek bagi masyarakat.

“Usulan ini mesti dicermati, adakah tahapan-tahapan yang terlewati, apakah berimplikasi melanggar aturan (kewenangan), lalu sisi manfaat, output dan impact-nya buat masyarakat dalam pengembangan pelayanan infrastruktur, percepatan ekonomi. Pemerintah juga harus mampu menjelaskan kondisi fiskal dua sampai tiga tahun ke depan,” ujarnya.

Perhatian DPRD semakin kuat setelah diketahui Pemprov Kaltim mengirimkan dua surat permohonan dengan nilai dan durasi pekerjaan berbeda dalam waktu berdekatan. Surat tertanggal 11 November 2026 mengusulkan pagu sekitar Rp1,28 triliun untuk tiga proyek jalan.

Ketiga proyek tersebut meliputi pembangunan jalan senilai Rp44 miliar dengan durasi pengerjaan 38 bulan, ruas Sotek-Bongan senilai Rp241 miliar selama 42 bulan, serta Jalan Kepala Telake senilai Rp561 miliar dengan waktu pengerjaan 24 bulan.

Sehari kemudian, melalui surat tertanggal 12 November 2026, nilai usulan direvisi menjadi Rp1,24 triliun. Durasi pengerjaan juga berubah menjadi masing-masing 36 bulan, 30 bulan, dan 30 bulan untuk pembiayaan melalui APBD 2027-2029. Paket tersebut turut mencakup pembangunan Rumah Sakit Aji Muhammad Salehuddin II di Samarinda.

Perubahan nilai dan durasi tersebut menjadi salah satu hal yang ingin didalami DPRD. Terlebih, usulan proyek bernilai triliunan rupiah itu baru disampaikan secara resmi pada November, sementara penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) telah dimulai sejak Maret 2026.

Di sisi lain, kemampuan fiskal Kaltim juga menjadi pertimbangan penting. APBD 2026 yang berada di kisaran Rp14 triliun diproyeksikan turun menjadi sekitar Rp12 triliun pada 2027. Dengan kondisi tersebut, pemerintah diminta menghitung secara cermat kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kewajiban pembayaran MYC selama masa kontrak.

DPRD juga mempertanyakan kesiapan dokumen teknis setiap proyek, mulai dari studi kelayakan (*Feasibility Study/FS*), analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), hingga *Detail Engineering Design* (DED). Khusus pembangunan rumah sakit, kepastian status lahan dan kesiapan tenaga medis juga perlu dijelaskan sebelum proyek dijalankan.

Selain itu, komitmen pembiayaan MYC 2027-2029 diminta tidak mengurangi ruang fiskal untuk belanja wajib, program prioritas daerah seperti Gratispol dan Jospol, maupun pemenuhan aspirasi masyarakat.

Agusriansyah juga mengingatkan agar kelayakan dan kepatuhan regulasi skema tersebut dikonsultasikan dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Langkah itu diperlukan agar pelaksanaan proyek tidak menimbulkan persoalan administrasi maupun kewenangan di kemudian hari.

Sebagai tindak lanjut, DPRD Kaltim menjadwalkan rapat pimpinan diperluas bersama TAPD pada 16 November 2026 untuk meminta penjelasan awal mengenai landasan regulasi dan kapasitas fiskal pemerintah. Pembahasan selanjutnya dijadwalkan melalui rapat resmi Banggar bersama TAPD pada Selasa (17/11/2026).

Hingga berita ini disusun, belum ada penjelasan dari Pemprov Kaltim mengenai perubahan nilai usulan, kelengkapan dokumen, maupun kesiapan pembiayaan proyek tersebut. Upaya konfirmasi kepada Kepala Bappeda Kaltim, Muhaimin, juga belum memperoleh tanggapan.

“Intinya bukan ditolak. Kan belum ada pembahasan,” demikian Agusriansyah Ridwan.

Penulis: Frida | Editor: Eka Mandiri

Views Count: 3

Infobenua.com TVChannel

Statistik Pengunjung

1654257
Users Today : 3737
Total Users : 1654257
Views Today : 5706
Total views : 7205189
  • Home
  • Redaksi
  • INFO PRODUK
  • Blog
  • Infografis
  • Video
  • KODE ETIK PERUSAHAAN PERS
  • Pedoman Media Siber
  • Tentang Kami

Copyright © 2017-2025 InfoBenua.com