Realisasi APBD Kaltim Meningkat, Pemprov Kaltim Berikan Warning

InfoBenua.Com.Samarinda: Pemprov Kaltim menyampaikan penjelasan perubahan kenaikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PAPBD) tahun anggaran 2023 yang semula Rp 17,20 triliun menjadi Rp 25,32 triliun.

Pasalnya anggaran tersebut mengalami kenaikan dibanding target yang sudah ditetapkan pada APBD murni.

Menyikapi hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni menuturkan bahwa anggaran tersebut akan digunakan sesuai pembahasan yang ada.

Ia menyebut jika terjadi kenaikan anggaran maka harus mengikuti konsekuensi untuk pembagian anggaran di bidang pendidikan dan kesehatan sejumlah 20 persen, termasuk yang lainnya.

“Jadi setelah semua yang wajib-wajib itu diselesaikan, baru kami bagi untuk pembangunan yang lain. Kalau belanja pegawai ini disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan kita,” jelas Sri Wahyuni, Senin (11/9/2023).

Sebagai informasi, Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim Hadi Mulyadi pernah mengatakan bahwa anggaran pendapatan daerah pada 2023 mengalami kenaikan dibanding target yang sudah ditetapkan di APBD murni.

Yang semula Rp 14,62 triliun sekarang mengalami kenaikan sebesar Rp 4,07 triliun. Sehingga perubahan APBD menjadi Rp 18,69 triliun atau naik 27,88 persen.

Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun menjelaskan bahwa, pihaknya menyelenggarakan rapat paripurna (rapur) ke-31 mengenai penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kaltim terhadap nota penjelasan keuangan dan rancangan peraturan daerah terkait perubahan APBD tahun 2023.

“Ya wajar ada kenaikan anggaran, karna ada yang namanya pendapatan dan belanja. Kalau masing-masing fraksi tadi memiliki pandangan dari berbagai cara sudut pandang terkait belanja daerah,” ungkap Samsun.

Ia menyatakan, hal itu dipicu karena ada kebutuhan-kebutuhan dasar di Kaltim yang harus terpenuhi termasuk kebutuhan lain seperti belanja modal dan investasi daerah. Salah satu yang disoroti adalah investasi.

“Ada kebutuhan-kebutuhan dasar di Kaltim yang harus terpenuhi dulu. Salah satunya misal terkait infrastruktur,” pungkasnya

(ADV /Frida Diskominfo Kaltim)