Ramai Anggaran Laundry Rp450 Juta, Pemprov Kaltim Ungkap Rinciannya

Foto : Plt Kepala Biro Umum Setdaprov Kaltim, Astri Intan Nirwany Dalam konferensi pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim pada Selasa (5/5/2026).

Infobenua,com, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemrov Kaltim) kembali memberikan penjelasan terkait sorotan publik, kali ini mengenai anggaran Rp450 juta untuk belanja laundry di lingkungan Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur.

Dalam konferensi pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim pada Selasa (5/5/2026), Plt Kepala Biro Umum Setdaprov Kaltim, Astri Intan Nirwany, menegaskan bahwa anggaran tersebut tidak bisa dipahami hanya sebagai biaya mencuci pakaian.

Menurutnya, dalam dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP), anggaran itu masuk dalam kategori belanja keperluan kepala daerah yang disusun sejak akhir 2025. Saat itu, penyusunannya dilakukan dalam waktu singkat sehingga deskripsi yang muncul di publik hanya tertulis sebagai “biaya laundry”.

“Kalau dilihat di RUP memang tertulis laundry, tapi kalau ditelusuri di Sistem Informasi RUP (SIRUP), rinciannya sudah jelas. Ini bukan hanya untuk pakaian,” jelas Astri.

Ia menerangkan, anggaran Rp450 juta tersebut mencakup jasa laundry untuk berbagai perlengkapan, seperti karpet, sprei, bed cover, cover kursi, hingga perlengkapan jamuan yang digunakan dalam berbagai kegiatan resmi.

“Jadi ini untuk seluruh kebutuhan kebersihan fasilitas, bukan sekadar cuci baju,” tegasnya.

Astri menjelaskan, meningkatnya kebutuhan laundry ini berkaitan dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Banyak kegiatan yang sebelumnya digelar di hotel kini dialihkan ke fasilitas milik pemerintah, seperti rumah jabatan dan gedung pertemuan.

Akibatnya, intensitas penggunaan fasilitas meningkat, sehingga kebutuhan perawatan, termasuk pencucian perlengkapan, juga menjadi lebih sering.

“Sekarang banyak kegiatan dipusatkan di fasilitas pemerintah. Otomatis perlengkapannya lebih sering digunakan dan harus rutin dibersihkan,” ujarnya.

Ia mencontohkan, musala di lingkungan Pemprov Kaltim digunakan setiap hari oleh ASN dan masyarakat, sehingga karpet harus dicuci secara berkala, bahkan bisa setiap minggu.

Selain itu, guest house yang memiliki sekitar 10 kamar juga hampir selalu terisi. Fasilitas tersebut kerap digunakan oleh pejabat negara, mulai dari menteri hingga kepala daerah dari berbagai provinsi.

“Walaupun bukan hotel, tapi karena yang menginap pejabat negara, standar kebersihannya tetap harus tinggi,” katanya.

Menjawab pertanyaan publik soal klasifikasi anggaran, Astri menegaskan bahwa biaya laundry berbeda dengan pemeliharaan.

“Kalau barang rusak, seperti karpet robek atau perlu diperbaiki, itu masuk pemeliharaan. Tapi kalau dicuci, itu masuk jasa laundry,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan, hingga Mei 2026 realisasi anggaran tersebut telah mencapai sekitar 50 persen, seiring tingginya aktivitas kegiatan sejak awal tahun.

Ke depan, Pemprov Kaltim berkomitmen untuk memperbaiki penyusunan dan pengelompokan anggaran agar lebih jelas dan tidak menimbulkan salah tafsir di masyarakat.

“Ini jadi evaluasi kami, supaya ke depan penyajiannya lebih rinci dan mudah dipahami publik,” pungkasnya.

Penulis : Nurfa | Editor: Redaksi