Teks foto: Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan
Infobenua.com.Samarinda –Kalimantan Timur masih bergantung besar pada pasokan beras dari luar daerah. Produksi lokal baru sekitar 170 ribu ton per tahun, sementara kebutuhan masyarakat mencapai 350 ribu ton.
Kesenjangan itu membuat ketahanan pangan Kaltim berada pada posisi rawan, meski indeks ketahanan pangan provinsi tercatat tinggi di tingkat nasional.
Menanggapi kondisi tersebut, Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, meminta pemerintah mengambil langkah lebih serius dalam memperkuat produksi lokal.
“Indeks boleh bagus, tapi kalau separuh kebutuhan masih didatangkan dari luar, kita belum aman,” ujarnya.
Firnadi juga menyoroti minimnya lahan produktif yang digarap. Dari sembilan juta hektare luas wilayah Kaltim, hanya sekitar 63 ribu hektare yang digunakan sebagai lahan panen padi.
Politikus PKS itu mengatakan Komisi II telah membahas kebutuhan anggaran pertanian 2026 sejak Juli lalu. Namun upaya itu terhambat regulasi Permendagri 900/2024 yang membatasi kewenangan provinsi dalam membantu sarana dan prasarana pertanian.
“Yang dibutuhkan petani adalah alat dan dukungan langsung, justru itu yang ruang lingkupnya dipersempit. Ini harus dicari solusinya,” tegas politikus PKS tersebut.
Firnadi menekankan bahwa ketahanan pangan tidak cukup diukur dari capaian indeks. Daerah harus mampu memenuhi kebutuhan sendiri secara berkelanjutan.
Ia mendorong pemerintah memperluas lahan produktif, meningkatkan efektivitas program pertanian, dan memastikan petani mendapat dukungan tepat sasaran.
“Kalau produksi lokal kuat, fondasi ekonomi daerah juga akan lebih kokoh,” pungkasnya.
(Adv DPRD Kaltim)
Penulis : Frida | Editor: Eka Mandiri


















Users Today : 608
Total Users : 1343930
Views Today : 1180
Total views : 6490578