Polda Kaltim Terima Audiensi DJKN, BPN dan KPKNL, Bahas Penguatan Sinergitas dan Penyerahan Sertifikat Tanah HGB SPN

Infobenua.com,BALIKPAPAN — Polda Kalimantan Timur menerima audiensi jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kalimantan Timur dan Utara, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Timur, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Samarinda, KPKNL Balikpapan, serta Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara, di Ruang Rapat Kapolda Kaltim, Selasa (23/9/2026).

Audiensi tersebut diterima langsung oleh Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Endar Priantoro, S.H., S.I.K., C.F.E., M.H., didampingi sejumlah Pejabat Utama Polda Kaltim. Kegiatan menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan sinergitas antarlembaga, khususnya dalam mendukung pengelolaan aset serta pelayanan pertanahan di wilayah Kalimantan Timur.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Kakanwil DJKN Kaltimra Dr. Sugeng Apriyanto, S.Sos., M.Si., beserta jajaran; perwakilan Kanwil DJP Kaltimtara; Kakanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur Shamy Ardian, S.T., M.Eng., beserta jajaran; Kepala KPKNL Samarinda Adi Suranto, S.H., M.Ec.De; Kepala KPKNL Balikpapan Naf’an Widiarso Rafid, S.S.T., Ak., M.B.A., Ph.D.; serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara Heru Maulana, S.P., M.Si., QRMP.

Kegiatan diawali dengan penyambutan rombongan dan perkenalan masing-masing jajaran. Selanjutnya, audiensi dilanjutkan dengan penyampaian maksud dan tujuan kunjungan serta pembahasan berbagai hal yang berkaitan dengan sinergitas Polda Kaltim bersama BPN dan instansi terkait dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Selain membahas penguatan koordinasi kelembagaan, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan dokumen tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Kaltim kepada Polda Kaltim.

Kapolda Kaltim menegaskan bahwa sinergitas dan koordinasi lintas instansi merupakan bagian penting dalam mendukung tertib administrasi serta memberikan kepastian hukum terhadap aset negara.

“Sinergitas dan koordinasi dengan BPN, DJKN, KPKNL, serta instansi terkait perlu terus diperkuat. Hal ini penting untuk memastikan pengelolaan aset negara berjalan tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sekaligus mendukung pelayanan kepada masyarakat,” ujar Kapolda Kaltim.[]