Pertamina Ungkap Antrean BBM Subsidi Kaltim Tak Hanya Dipicu Kuota

Infobenua.com, Samarinda — Persoalan antrean dan keterbatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kalimantan Timur tidak hanya berkaitan dengan besaran kuota. PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan menyebut keterbatasan jumlah lembaga penyalur dan pelanggaran dalam distribusi turut menjadi persoalan yang perlu ditangani.

Hal tersebut disampaikan Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan Isfahani dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPRD Kaltim, Rabu (30/9/2026).

Isfahani menjelaskan, kuota merupakan jumlah BBM yang ditetapkan untuk disalurkan dalam satu tahun dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, besarnya antrean kendaraan di SPBU tidak otomatis menunjukkan bahwa persoalan hanya terletak pada kuota.

Menurut dia, terdapat wilayah yang memiliki jumlah lembaga penyalur yang belum sebanding dengan kebutuhan masyarakat. Pertamina bersama pemerintah kabupaten dan kota akan mengevaluasi kembali kecukupan lembaga penyalur di masing-masing wilayah.

Pernyataan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud mengenai perlunya SPBU beroperasi selama 24 jam untuk mengurangi antrean juga menjadi bagian pembahasan. Isfahani mengatakan operasional sepanjang hari dapat menjadi salah satu opsi di lokasi tertentu. Namun, penerapannya tidak dapat disamaratakan karena Pertamina perlu mempertimbangkan pola pembelian masyarakat di masing-masing wilayah.

Terkait minat pengusaha membuka SPBU baru, Pertamina menyebut aspek kelayakan bisnis menjadi salah satu pertimbangan utama. Tingkat omzet dan potensi pembelian di suatu lokasi menjadi parameter bagi calon mitra sebelum melakukan investasi. Meski demikian, Isfahani mengatakan minat pembangunan SPBU masih terdapat di sejumlah daerah.

“Di beberapa tempat masih banyak mitra-mitra yang ingin tetap membangun SPBU,” ujarnya saat RDP dengan Komisi II DPRD Kaltim, (30/9/2026).

Perbedaan Data Kebutuhan BBM

Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi II DPRD Kaltim Sabaruddin Panrecalle sebelumnya menyoroti perbedaan angka kebutuhan BBM antara pemerintah daerah dan Pertamina. Sabaruddin menyebut kuota yang diterima Kaltim mencapai 529.000 kiloliter (KL), sedangkan kebutuhan yang diajukan melalui Pemprov Kaltim sekitar 1.000.299 KL.

Pertamina menjelaskan perbedaan tersebut terjadi karena terdapat perbedaan cakupan dalam basis data yang digunakan. Isfahani mengatakan angka kebutuhan yang disampaikan Pertamina dalam RDP tidak hanya menghitung konsumsi kendaraan bermotor melalui SPBU. Perhitungan tersebut juga memasukkan kebutuhan BBM untuk kapal-kapal penyeberangan.

Di sisi lain, berdasarkan data kuota per jenis BBM, Pertalite memiliki kuota 205.804 KL, sedangkan Biosolar sebesar 529.670 KL. Pertamina memproyeksikan penyaluran Pertalite hingga akhir 2026 mencapai 211.008 KL atau 5.204 KL di atas kuota. Untuk Biosolar, realisasi diproyeksikan mencapai 537.691 KL atau 8.021 KL di atas kuota.

Jadi, 529.000 KL adalah angka kuota yang disebut dalam pembahasan RDP terkait kebutuhan Kaltim, sedangkan sekitar 1.000.299 KL merupakan angka kebutuhan yang diajukan Pemprov Kaltim. Adapun 205.804 KL dan 529.670 KL merupakan kuota masing-masing untuk Pertalite dan Biosolar. (*)