Perluas Gerakan Pangan Murah, DPTPH Kaltim Dorong Kolaborasi Lintas Sektor Jaga Stabilitas Pangan

Foto : Kegiatan Gerakan Pangan Murah

Infobenua.com, Samarinda – Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DPTPH) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan komitmennya dalam menjaga ketahanan pangan daerah melalui perluasan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM). Program ini dipandang sebagai instrumen strategis untuk memastikan ketersediaan pangan sekaligus menjaga keterjangkauan harga di tingkat masyarakat.

Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur, Fahmi Himawan, menekankan bahwa persoalan pangan tidak dapat ditangani oleh satu instansi semata.

Menurutnya, ketahanan pangan hanya dapat terwujud melalui sinergi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga keterlibatan lembaga nonpemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

“Gerakan Pangan Murah ini harus dilaksanakan seluas-luasnya dengan melibatkan banyak pihak. Ketahanan pangan tidak bisa ditopang satu sektor, tetapi membutuhkan kolaborasi yang masif dan berkelanjutan,” ujar Fahmi.

Ia menjelaskan, GPM merupakan bentuk intervensi pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan potensi gejolak harga pangan. Melalui mekanisme ini, harga pangan di tingkat konsumen diupayakan tetap berada dalam batas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan.

Lebih jauh, Fahmi menilai GPM juga berfungsi menciptakan ekosistem pasar yang sehat. Keseimbangan kepentingan antara penjual dan pembeli menjadi tujuan utama, di mana pedagang tetap memperoleh keuntungan yang wajar, sementara masyarakat dapat mengakses bahan pangan dengan harga terjangkau dan kualitas yang terjamin.

“Kegiatan ini kita dorong agar menjadi ruang yang saling menguntungkan dan nyaman, baik bagi penjual maupun pembeli,” tambahnya.

Melalui pengawasan dan pengendalian yang konsisten, Fahmi berharap pelaksanaan GPM dapat mencegah praktik yang berpotensi memicu inflasi, seperti pelanggaran ketentuan harga, mutu, dan kualitas pangan.

“Dengan demikian, stabilitas harga tetap terjaga dan masyarakat memperoleh bahan pangan yang layak, aman, serta sesuai standar yang berlaku,” pungkasnya.

Penulis : Nurfa | Editor: Redaksi