Pergantian Ketua DPRD Provinsi Kaltim, Akan Segera Diagendakan Pada Rapat Banmus

INFOBENUA, SAMARINDA – Polemik atas surat untuk mengganti Ketua DPRD Provinsi Kaltim, masih simpang siur.

Disampaikan oleh Wakil Ketua Fraksi Golkar, Sarkowi V. Zahry bahwa saat ini masih menunggu pimpinan. Karena di banmus itu fraksi golkar sudah menginformasikan bahwa terkait pergantian Ketua DPRD Kaltim agar segera diagendakan pada rapat banmus.

“Saat itu Ketua DPRD minta waktu untuk melakukan rapat pimpinan, sekarang posisinya kami menunggu pimpinan untuk segera digelar rapat banmus untuk memasukkan agenda pergantian Ketua DPRD Kaltim,” ujarnya (7/21).

Lebih lanjut dirinya menjelaskan bagi kami pergantian Ketua DPRD itu kan merupakan perintah partai. Jadi kami difraksi ini akan menjalankan karena menjadi tugas untuk meneruskan dan seyogyanya semua anggota fraksi termasuk Makmur mengikuti perintah dari partai karena beliau anggota fraksi Golkar.

“Jika tidak segera diselesaikan, tentunya kami mohon semua pihak bisa membedakan mana hal-hal yang bersifat ranahnya partai Golkar mana yang lembaga,” bebernya.

“Artinya ketika seorang Ketua DPRD itu dalam PP 12 dan tatib DPRD Kaltim disebutkan bisa diganti, maka pertama jika meninggal dunia, kedua mengundurkan diri dan kalau diganti oleh partainya. Nah sekarang kan Ketua DPRD ini kan sudah ada surat keputusan pergantian dari partai, otomatis kan sudah bisa dilakukan pergantian,” sambungnya.

Ditambahkannya bahwa prosesnya sudah di DPRD, bagaimana proses itu bisa teragendakan di banmus kemudian dilaksanakan proses pemberhentian dan pergantian. Soal ada hal-hal perlu memberikan pembelaan itu ada di Mahkamah Partai, jadi silahkan nanti di Mahkamah Partai untuk bisa menyampaikan data dan fakta, hak bela, klarifikasi terkait keputusan itu.

Tapi kalau terjadi di DPRD ini kita mengharapkan mengikuti proses yang ada
“Harapannya sudah ada proses pergantian, makanya kami mengetuk hati pimpinan supaya menghormati apa yang menjadi keputusan dari Partai Golkar,” imbuhnya

Ia kembali menegaskan jika ingin melakukan pembelaan, silahkan dilakukan pembelaan di Mahkamah Partai tapi ingat jangan menghalangi proses yang ada di DPRD, harus saling menghormati kan ini keputusan partai politik. Siapa saja partai politik akan melakukan hal yang sama, banyak kok kasus dimana-mana terkait pergantian Ketua DPRD dan mereka jalan saja. Artinya di Kaltim kenapa tidak jalan, ada apa sebenarnya.

“Makanya kami Fraksi Golkar berharap semua pihak bisa menghormati dan menghargai apa yang menjadi hak partai, Proses administrasi juga sudah kita lakukan dengan menyurat, tinggal menunggu dukungan dari pimpinan supaya bisa memproses cepat hal tersebut,” tutupnya. (*dc).