Penyusunan RPD Kaltim 2024-2026 Selaraskan 29 Program Prioritas

InfoBenua.Com.Samarinda: Sesuai Intruksi Menteri Dalam Negeri Tahun 2022 tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023, diwajibkan menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

Menyikapi hal tersebut Isran Noor Gubernur Kalimantan Timur dalam rapat pimpinan yang beberapa hari lalu digelar menyelenggarakan rapat pembahasan yang dihadiri lengkap oleh para pejabat teras Kaltim. Diantaranya Isran Noor, Wagub Hadi Mulyadi, Sekda Sri Wahyuni, para asisten dan pimpinan organisasi perangkat daerah lingkup Pemprov Kaltim.

Isran Noor menjelaskan, indikasi major project atau proyek utama Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 Kaltim memiliki total kurang lebih 29 proyek utama.

Penyusunan RDP tersebut berangkat dari

Peraturan Gubernur Nomor 16/2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026.

“Pembangunan tidak boleh berhenti. Pembangunan untuk rakyat harus berlanjut meski saya dan Pak Wagub akan segera mengakhiri masa tugas. Kita sudah siapkan RPD 2024-2026,” jelas Isran Noor

Adapun untuk ke-29 proyek prioritas tersebut diantaranya terkait pembangunan 439 RKB dan 247 laboratorium SMA/SMK, beasiswa 20.000 orang per tahun, tambahan insentif guru di daerah 3T Rp1 juta, penyelesaian ruang rawat inap Pandurata RSUD AWS, pembangunan gedung baru RSJD Atma Husada, pembangunan Gedung Bedah Ibu dan Anak RSKD dan penurunan prevalensi stunting menjadi 10%.

Kemudian untuk proyek utama pembangunan masih akan diarahkan untuk sertifikasi 25.000 orang per tahun lulusan jenjang menengah, sertifikasi tenaga ahli konstruksi 4.500 orang dan teknisi 6.000 orang. Ada pula pelatihan tenaga kerja BLKI 4.000 orang, pembangunan workshop las bawah air BLKI Bontang, pemagangan 1.000 orang calon tenaga kerja, pemberian bantuan langsung kepada 30.000 PMKS per tahun, bantuan keuangan spesifik 100 BUMDes per tahun dan perbaikan 1.000 unit rumah tidak layak huni (RLTH).

Di samping itu pihak Pemprov Kaltim juga akan fokus pada peningkatan produksi perikanan 72.405 ton, penambahan produksi daging 6.930 ton, penambahan produksi hortikultura 33.750 ton, produksi kayu bulat 4 juta m3 per tahun, pembangunan 10 rumah produksi bersama, pembangunan Jembatan Nibung (Kutim), pembangunan SPAM Regional Marangkayu 2×225 liter per detik, pembangunan Jalan Batu Besaung-Bandara APT Pranoto, pembangunan jalan akses Jembatan Mahulu-Jalan Jakarta, perhutanan sosial 20.000 hektare per tahun, pembangunan 3 PLTS Terpusat dan 500 titik PJUTS, pembangunan 50 unit instalasi biogas dari limbah ternak, nilai AKIP Provinsi A dan 1 kawasan ekowisata berkelas dunia (Danau Kaskade) yaitu Danau Jempang dengan luas lahan 15.000 hektare, Danau Semayang 13.000 hektare dan Danau Melintang luasan mencapai 11.000 hektare.

“Ya intinya semoga semuanya berjalan lancar dan ini semua untuk kesejahteraan rakyat Kaltim,” ungkapnya

Dari segi alokasi anggaran, Pemprov Kaltim menyebutkan untuk capaian target alokasi

APBD  2024-2026 yaitu Rp19,35 triliun pada 2024, 2025 mencapai Rp20,05 triliun dan 2026 ditargetkan mampu mencapai Rp21,30 triliun.

Pasalnya semua target tersebut disampaikan guna mewujudkan SDM berdaya saing dengan sasaran meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Menurunnya tingkat pengangguran dan meningkatnya daya saing perempuan. Kemudian tujuan mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkualitas. Dengan sasaran, terwujudnya diversifikasi ekonomi. Meningkatnya keberdayaan masyarakat miskin. Meningkatnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur untuk mendukung perekonomian dan pemenuhan infrastruktur dasar.

Di samping itu juga adalah untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Dengan sasaran, terjaganya kualitas air, air laut, udara, dan lahan. Menurunnya emisi GRK sektor kehutanan dan lahan. Meningkatnya pemanfaatan EBT.

Dan yang terakhir yaitu, mewujudkan reformasi birokrasi. Sasarannya, terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pelayanan publik yang didukung ASN Berakhlak.

(ADV /Frida Diskominfo Kaltim)