Penggusuran PKL Di Tepian Mahakam, Sani Minta Jangan Ada Kekerasan Bagi PKL.

InfoBenua. Com -Samarinda- Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda beri tanggapan soal rencna penggusuran penjual kaki lima (PKL).

Rencana penggusuran PKL yang ada di pinggiran sungai mahakam yang akan di laksanakan pada 2 Oktober 2022 mendatang, mengundang reaksi dari wakil komisi IV DPRD Kota Samarinda.

Penggusuran tersebut di lakukan dengan alasan, bahwa akan menambah ruang tata hijau (RTH). Selain alasan penambahan RTH, Pemkot juga menyebutkan jika juru parkir (jukir) liar dan PKL bandel yang tetap melakukan aktivitas penjualan di atas jam 9 malam, yang telah di tetapkan oleh Pemkot Samarinda menjadi alasan akan di gusurnya PKL-PKL tersebut.

Respon pun juga berdatangan, baik positif maupun negative. Salah satu respon bijak yang keluar dari DPRD Kota Samarinda tepatnya wakil ketua komisi IV Muhammad Sani.

Ia mengatakn, jika pada dasarnya pemerintah juga memiliki fungsi penataan RTH bagi Kota Samarinda. Ia sepakat dengan proses penggusuran tersebut dnwgan catatan tersendiri.

“Pemerintah fungsinya mengatur, agar tercipta keindahan, keteraturan dan kenyamanan, walaupun saya kadang bersebrangan dengan pemerintah kota, tapi dalam hal ini saya menghargai pemerintah kota untuk menata itu,” ucapnya.

Menurutnya, ada 3 hal yang harus di utamakan sebelum melakukan penggusuran. Pertama, adalah melakukan pendataan PKL-PKL yang akam di gusur tersebut. Hal ini berguna agar Pemkot tak semena-mena melakukan oenghusuran pada rakyat kecil yang juga mencari nafkah.

“Bagi saya ada 3 hal, tolong di data UMKM itu, kita juga harus berpihak pada masyarakat kecil jangan orang-orang besar melulu, kalau kurang tempat ya di sediakan tempat, jangan sampai di singkirkan karena tidak pantas,” ujarnya.

Kedua, menurutmya perlu ada regulasi yang tepat berdasarkan kesepakatan bersama.antara Pemkot dan para PKL yang ada. Hal ini bertujuan untuk menyepakati bersama terkait mekanisme jualan, terutama waktu-waktu yang akan di atur.

“Kedua, membuatkan regulasi, kalau lewat dari jam yang di tetapkan apa sanksinya, namun harus kesepakatan bersama, jadi tidak merasa di dzolimi,” lanjutnya.

Yang ketiga, adalah keuntungan yang harus memperhatikan kesejahteraan PKL dan masuarakag Kota Samarinda.

“Ketiga, keuntungan sebesar-besarnya untuk masyarakat, jadi masyarakat yang mampir di situ juga nyaman,” sambungnya.

Baginya, kekerasan untuk melakukan penggusuran bukanlah keputusan yang tepat untuk melakukan itu. Menurut politisi PKS tersebut, pada dasaenya para PKL juga mencari nafkah untuk tetap hidup.

“Jadi jangan gunakan lagi kekerasan untuk menegur mereka, karena mereka juga cari makan untuk hidup,” kritiknya.

Oleh karena itu, baginya melakukan oenggusuran yang juga mengedepankan sisi kemanusiaan di anggao sangat oenting bagi proses penggusuran dengan alasan menambah RTH Kota Samarinda.

“Saya pikir niat pemerintah kota ini positif, tapi caranya juga harus manusiawi karena mereka juga cari makan,” tandasnya.

Penulis : zul.