Penataan Lapak Pasar Pagi Samarinda Dikaji Ulang, Disdag Bentuk Tim

Ket Foto: Pasar Pagi Samarinda.

Infobenua.com Samarinda — Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda masih melakukan evaluasi terhadap penempatan pedagang di Pasar Pagi. Sejumlah lapak yang telah disiapkan belum seluruhnya digunakan, sehingga Dinas Perdagangan (Disdag) Samarinda membentuk tim khusus untuk mengkaji persoalan tersebut.

Kepala Disdag Samarinda, Nurrahmani, mengatakan evaluasi dilakukan setelah pemerintah berdiskusi dengan pedagang mengenai berbagai kendala yang dihadapi dalam menempati lokasi usaha yang telah ditentukan.

Dari komunikasi tersebut, ditemukan sejumlah persoalan. Di antaranya berkaitan dengan posisi lapak yang dinilai kurang sesuai dengan karakter usaha pedagang serta kebutuhan akses untuk keluar-masuk dan mengangkut barang.

Menurut Nurrahmani, pemerintah masih membuka ruang pembahasan untuk mencari jalan keluar sebelum mengambil langkah penertiban. Penyesuaian penempatan juga dimungkinkan dalam kondisi tertentu, terutama bagi pedagang yang memiliki aktivitas distribusi barang.

“Kami sudah membahas beberapa kemungkinan penyesuaian. Namun, jika semua solusi sudah ditawarkan dan masih ada pedagang yang tidak bersedia menempati lapaknya, pemerintah tentu harus mengambil langkah sesuai ketentuan,” ujar Nurrahmani, Selasa (29/9/2026).

Untuk memastikan persoalan tersebut ditangani secara menyeluruh, Disdag membentuk tim kerja yang akan melakukan kajian sekaligus penataan terhadap lapak dan kios di Pasar Pagi.

Tim tersebut berada di bawah koordinasi Asisten I Sekretariat Daerah Kota Samarinda. Hasil kajian nantinya akan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan kebijakan terkait penggunaan ruang usaha di kawasan pasar.

Tidak hanya mengecek lapak yang masih kosong, tim juga diminta melihat kembali sistem pengelolaan Pasar Pagi secara keseluruhan. Pemerintah ingin memastikan penataan yang dilakukan memiliki dasar dan dapat diterapkan secara berkelanjutan.

Salah satu hal yang ikut dibahas adalah penyusunan regulasi baru terkait pemanfaatan kios dan lapak. Aturan tersebut dinilai diperlukan untuk memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban pedagang sekaligus memperjelas mekanisme penggunaan ruang usaha.

Yama mengatakan regulasi tersebut nantinya harus disusun secara komprehensif agar dapat menjadi pedoman bersama bagi pemerintah dan pedagang.

“Yang sedang kami siapkan bukan hanya aturan untuk menyelesaikan persoalan sekarang. Regulasi ini harus mampu mengatur pengelolaan pasar secara menyeluruh, termasuk kepentingan pemerintah dan para pedagang,” jelasnya.

Menurutnya, penyusunan aturan tidak berarti seluruh pihak akan mendapatkan semua yang diinginkan. Namun, regulasi harus mampu memberikan batasan dan ketentuan yang jelas sehingga pengelolaan pasar memiliki standar yang sama.

Dengan adanya regulasi tersebut, persoalan mengenai penempatan, penggunaan maupun penertiban lapak diharapkan dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan yang berlaku, bukan melalui keputusan yang berbeda-beda untuk setiap kasus.

Saat ini, Pemkot Samarinda masih menunggu hasil kajian tim sebelum menentukan tindakan terhadap pedagang yang belum menggunakan lapak yang telah disediakan.

Yama menegaskan, keputusan mengenai penataan maupun kemungkinan penertiban nantinya akan mempertimbangkan hasil kajian serta regulasi yang sedang dipersiapkan pemerintah.

“Untuk langkah selanjutnya, kami akan menunggu hasil kajian tim. Penataan dan penertiban nantinya harus memiliki dasar yang jelas melalui hasil kajian dan regulasi,” pungkasnya.

Penulis Nisa editor Redaksi