Pemprov Kaltim Siapkan Integrasi Terminal dan Digitalisasi Bus, Sei Kunjang Jadi Pusat Operasional

Infobenua.com, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menyiapkan transformasi sistem transportasi darat melalui integrasi terminal, penataan armada bus, hingga penerapan pembayaran nontunai (cashless) di dalam kendaraan. Pembenahan tersebut diarahkan untuk meningkatkan efisiensi operasional, keselamatan penumpang, serta kualitas layanan transportasi antardaerah.

Salah satu agenda utama yang disiapkan adalah pemusatan operasional bus di Terminal Sei Kunjang. Gubernur Kaltim, Rudi Mas’ud, menyebut langkah tersebut diperlukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan terminal sekaligus mengatasi persoalan armada yang selama ini tidak beroperasi secara efektif.

Ia mengungkapkan, terdapat puluhan bus yang selama ini terlihat berada di kawasan terminal, tetapi sebagian di antaranya tidak benar-benar menjalankan aktivitas operasional.

“Kami di sini ada sekitar 60 bus yang mengendap atau 30-lah. Tapi kalau kami keluarkan, malam mereka nanti enggak masuk lagi ke terminal kalau misalnya mereka mendapatkan pool yang lebih dekat di jalan. Makanya, kami tidak berani mengeluarkan mereka. Jadi keberadaan mereka mengendap kesannya seperti terminal ramai, padahal tidak,” ujar Rudi Mas’ud.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov Kaltim merencanakan revitalisasi Terminal Sei Kunjang sekaligus mengoptimalkan fungsinya sebagai pusat operasional dan penempatan kendaraan. Terminal tersebut diproyeksikan mampu menampung sekitar 30 hingga 60 bus antarkota antarprovinsi (AKAP) dengan titik keberangkatan yang lebih terpusat.

Selain pembenahan infrastruktur terminal, pemerintah daerah juga menyiapkan integrasi trayek 68. Rencana tersebut didasarkan pada survei selama sepekan yang melibatkan masyarakat dan pihak terkait, dengan hasil mayoritas responden disebut mendukung integrasi layanan tersebut.

Penataan juga mencakup penyelarasan jadwal keberangkatan dari tiga terminal dengan total 131 jadwal pemberangkatan. Pemerintah mengusulkan penerapan sistem slot time, yakni pengaturan interval keberangkatan setiap 7,5 menit untuk jalur utama dan 15 menit untuk masing-masing lajur.

Dalam skema pengelolaan aset, Pemprov Kaltim juga merencanakan pemanfaatan Terminal Sei Kunjang sebagai pusat penyimpanan kendaraan terpadu. Sementara itu, pengelolaan aset milik pemerintah provinsi tetap diarahkan berjalan melalui mekanisme retribusi tempat khusus parkir.

Aspek keselamatan menjadi bagian lain yang mendapat perhatian dalam rencana pembenahan tersebut. Setiap bus yang akan masuk ke kawasan operasional diwajibkan menjalani pemeriksaan kelayakan kendaraan atau ramp check secara ketat.

“Jadi, kalau tidak lurus ramp check, tidak boleh masuk ke Samarinda Seberang. Kalau selama ini kalau mereka sudah berada di Samarinda Seberang terus sudah ada penumpang di atasnya, kita akan sulit. Kalau ternyata kendaraan itu tidak laik operasional, kita akan sulit untuk tidak memberangkatkan,” tegasnya.

Penerapan pemeriksaan sebelum kendaraan memasuki kawasan pelayanan diharapkan dapat mencegah pemberangkatan bus yang tidak memenuhi standar keselamatan. Dengan demikian, proses pengawasan dapat dilakukan lebih awal sebelum penumpang naik dan keberangkatan dilaksanakan.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga menghadapi tantangan pembiayaan operasional bus AKAP. Karakteristik geografis Kalimantan Timur yang memiliki wilayah luas dengan persebaran penduduk tidak merata menjadi salah satu faktor yang memengaruhi efisiensi operasional dan keberlanjutan layanan transportasi.

Dalam pembahasan tersebut, kebutuhan subsidi turut menjadi perhatian agar layanan angkutan umum tetap dapat berjalan di tengah perhitungan ekonomi perusahaan. Kondisi tersebut dibandingkan dengan sejumlah wilayah lain, seperti Sulawesi, yang memiliki cakupan geografis luas tetapi didukung kepadatan penduduk lebih tinggi.

Untuk menjawab persoalan pembiayaan dan kebutuhan pembaruan layanan, Pemprov Kaltim berencana memperkuat koordinasi dengan direktorat jenderal terkait serta sektor perbankan.

Kerja sama tersebut diharapkan dapat membuka peluang pembiayaan untuk peremajaan armada, penataan loket terminal, serta penyediaan fasilitas pendukung modern, termasuk kitchen set di area istirahat.

Digitalisasi pembayaran melalui sistem nontunai juga menjadi bagian dari agenda transformasi. Penerapan layanan cashless di dalam bus diharapkan membuat transaksi lebih praktis, transparan, dan memudahkan pengelolaan operasional transportasi.

Melalui serangkaian pembenahan tersebut, Pemprov Kaltim menargetkan sistem transportasi darat yang lebih terintegrasi, tertib, dan efisien. Transformasi ini juga diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan serta keselamatan masyarakat yang menggunakan layanan angkutan umum di Kalimantan Timur. (*)