Pemkot Samarinda Hentikan Belanja Tak Prioritas, APBD 2027 Lebih Selektif

Foto : Wali Kota Samarinda Andi Harun

Infobenua.com, Samarinda – Wali Kota Samarinda Andi Harun meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) lebih selektif menyusun anggaran dalam rapat koordinasi (rakor) Pemerintah Kota Samarinda di GOR Segiri, Kamis (29/10/2026). Penyusunan APBD 2027 diarahkan untuk mengutamakan belanja wajib dan mengikat, sekaligus menekan pengeluaran yang tidak mendesak agar sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Dalam pengarahan tersebut, Andi Harun mengingatkan masih ada kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga yang harus diselesaikan. Karena itu, rencana anggaran perlu disusun secara realistis dan tidak bertumpu pada perkiraan pendapatan yang terlalu optimistis hingga berpotensi menambah beban keuangan pada tahun berikutnya.

“Belanja yang diusulkan dalam APBD 2027 harus benar-benar difokuskan pada belanja wajib dan mengikat. Kita juga harus menekan belanja modal,” kata Andi Harun.

Ia meminta setiap perangkat daerah mengevaluasi pengeluaran rutin, seperti perjalanan dinas, konsumsi rapat, alat tulis kantor, dan kegiatan seremonial. Pengadaan pakaian dinas kepala daerah juga diminta tidak lagi dianggarkan apabila pakaian yang tersedia masih layak digunakan.

“Saya sudah meminta Sekda agar anggaran tersebut dinolkan. Sebab, kita masih bisa menggunakan pakaian dinas yang lama,” ujarnya.

Meski pengeluaran diperketat, Andi Harun menegaskan anggaran operasional pendidikan dan kesehatan tetap harus dilindungi. Pembiayaan pegawai, termasuk gaji, tunjangan, dan insentif, juga tetap diperhitungkan dalam penyusunan anggaran.

“Belanja operasional pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas dan wajib kita lindungi dari sisi pembiayaan,” tegasnya.

Rakor tersebut turut melibatkan pejabat hingga tingkat kecamatan dan kelurahan, termasuk kepala bidang, sekretaris camat, sekretaris lurah, dan kepala seksi. Pelibatan ini bertujuan agar arahan penyusunan APBD 2027 dipahami hingga tingkat pelaksana, sehingga usulan kegiatan setiap perangkat daerah lebih terukur dan sesuai kemampuan fiskal Samarinda.

Penulis: Faradita | Editor: Redaksi