Pemerintah Perkuat Pendidikan Gratis, Dana BOS dan PIP Jadi Instrumen Utama

Infobenua.com, Jakarta — Pemerintah akan memperkuat layanan pendidikan gratis melalui optimalisasi pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP). Kebijakan tersebut menjadi bagian dari pembahasan pemerintah untuk memperluas pendidikan gratis di sekolah negeri hingga jenjang pendidikan tinggi.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyampaikan hal tersebut seusai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Rapat tersebut membahas langkah pemerintah untuk mewujudkan layanan pendidikan negeri gratis mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi negeri. Presiden sebelumnya telah menyatakan komitmen agar biaya pendidikan negeri dari SD hingga universitas dapat digratiskan.

Mu’ti mengatakan penguatan pendidikan gratis dilakukan antara lain dengan memanfaatkan BOS dan PIP. BOS diberikan untuk seluruh murid, sedangkan PIP diarahkan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu.

“Jadi selama ini, anak-anak atau murid yang belajar di sekolah dasar dan taman kanak-kanak mulai tahun ini mendapat dana BOS untuk semua murid. Dan kemudian dana PIP untuk murid dari keluarga yang tidak mampu,” kata Mu’ti.

TK Mulai Masuk Skema PIP

Selain perluasan pemanfaatan BOS, pemerintah juga menyiapkan dukungan PIP bagi peserta didik taman kanak-kanak. Berdasarkan keterangan Mu’ti, mulai 2027 setiap anak penerima program tersebut akan memperoleh bantuan sebesar Rp450 ribu per tahun.

Kebijakan itu merupakan bagian dari rencana memperkuat pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun yang dimulai dari jenjang taman kanak-kanak. Pemerintah sebelumnya juga telah memasukkan pendidikan prasekolah sebagai bagian dari agenda perluasan akses pendidikan.

“Ya begini, TK itu negeri ada, ada sekitar 23% TK itu TK negeri. Dan nanti jumlahnya berapa nanti akan kami sampaikan termasuk dalam kaitan ini adalah komitmen untuk wajib belajar 13 tahun. Wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari Taman Kanak-kanak. Karena itu wajib belajar, maka tentu ada komitmen untuk nanti ada dukungan dari pemerintah,” tambahnya.

Pemerintah sebelumnya telah menjalankan penyaluran PIP bagi murid TK. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyebut pada 2026 program tersebut mencakup lebih dari 880 ribu murid TK dengan bantuan Rp450 ribu per tahun.

Dalam rapat terbatas tersebut, pemerintah juga membahas skema dan kebutuhan anggaran untuk mewujudkan pendidikan gratis di berbagai jenjang. Untuk pendidikan tinggi negeri, pemerintah masih melakukan penghitungan kebutuhan anggaran dan tahapan pelaksanaannya. (*)