Pembangunan Kian Pesat tapi Aspek Lingkungan di Abaikan, Ini Kata Angkasa Jaya

Infobenua.com, Samarinda – Pertumbuhan pembangunan di Kota Samarinda kian pesat. Namun dibalik itu, tak jarang ditemukan pembangunan yang justru tidak memperhatikan aspek lingkungan yang berdampak negatif bagi masyarakat. Sebut saja pembangunan perumahan yang kian menjamur tapi tidak ramah lingkungan.

Hal diungkapkan langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda Angkasa Jaya Djoerani saat dijumpai di ruangannya di DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Kamis (10/3/2022).

Dia mengatakan, banyaknya pembangunan perumahan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan sehingga berpotensi akan berdampak pada kerusakan lingkungan dan mengancam keselamatan.

“Masalah pengembang perumahan, ini banyak sekali problemnya. Banyak yang ambil lahan, tapi tidak melihat tata ruang, akibatnya berdampak pada lingkungan. Contohnya seperti banjir dan sebagainya,”ujarnya Angkasa sapaan karibnya itu.

Lanjut Angkasa, keberadaan perumahan di Kota Tepian yang tidak memperhatikan aspek lingkungan dianggap mengancam kestabilan lingkungan. Sebab menurutnya, persoalan banjir di Samarinda juga tak luput akibat marak pembangunan yang tidak disiplin lingkungan.

Dikatannya Angkasa, hal paling kecil saja seperti drainase juga kadang tidak dipenuhi alias tidak sesuai dengan standarisasi.

Legislatif dari fraksi PDIP ini menyebut, pembangunan perumahan di Samarinda tumbuh subur, terlebih perumahan-perumahan subsidi. Hal ini terjadi karena harga yang dapat dijangkau oleh kalangan masyarakat, mulai dari kalangan bawah hingga menengah.

Tak hanya itu saja, dia juga menyoroti lahan pertanian maupun lahan eks tambang batu bara yang alih-alih dilakukan penghijauan justru disulap menjadi perumahan oleh kelompok pengembang.

“Banyak ditemukan lahan yang dulunya adalah eks tambang, sekarang dibangun perumahan. Itu bukan kawasan hunian, karena kalau itu dibangun perumahan, maka lokasi di sekitarnya bisa tenggelam, itu akan menjadi PR besar lagi,” tambahnya.

Selaku Ketua Komisi III DPRD Samarinda yang membidangi kemitraan lingkungan hidup, pihaknya mengaku sering menerima protes dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda yang mengeluhkan berkurangnya ruang terbuka hijau di Samarinda.

“DLH protes lahan terbuka hijau berkurang, berubah menjadi lahan hunian. Yang parah lagi, lahan pertanian dihabisi. Itu yang saya pertanyakan, karena di RTRW lahan pertanian dihabisi digantikan dengan lahan hunian. Alasannya Samarinda adalah kota, bukan Kabupaten, jadi tidak harus punya pertanian,” tutup Angkasa.

Penulis  : Tim Redaksi