Pemadaman Berulang Sejak Juni, Agusriansyah Desak PLN Ungkap Kondisi Kelistrikan Kaltim

Teks Foto: Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan

Infobenua.com, Samarinda – Gangguan listrik yang terjadi berulang di sejumlah wilayah Kalimantan Timur sejak pertengahan Juni 2026 mendapat perhatian DPRD Kaltim. PT PLN (Persero) diminta tidak hanya menyampaikan alasan pemeliharaan pembangkit, tetapi juga membeberkan persoalan teknis yang menyebabkan pasokan listrik belum stabil.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menilai penjelasan yang disampaikan PLN sejauh ini belum memberikan gambaran utuh mengenai penyebab pemadaman. Padahal, gangguan tersebut telah menghambat aktivitas masyarakat hingga operasional pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“PLN dianggap belum menyampaikan penjelasan secara jelas terkait persoalan teknis di lapangan,” kata Agusriansyah, Jumat (13/11/2026).

Ia meminta PLN memastikan apakah pemadaman disebabkan gangguan pada unit pembangkit, pemeliharaan yang bersifat insidental, atau persoalan infrastruktur yang membutuhkan pembenahan secara menyeluruh.

Menurut Agusriansyah, persoalan tersebut perlu ditelusuri karena sistem kelistrikan yang melayani Samarinda, Balikpapan, dan wilayah lain di Kaltim saling berkaitan. Karena itu, kondisi pasokan daya dan kemampuan sistem memenuhi kebutuhan listrik masyarakat harus dijelaskan secara terbuka.

PLN juga didorong menyampaikan data mengenai riwayat pemadaman, kemampuan daya pembangkit, beban puncak, ketersediaan cadangan daya, serta indikator keandalan jaringan. Data tersebut diperlukan untuk mengukur kondisi kelistrikan sekaligus mengetahui langkah yang perlu dilakukan untuk mencegah gangguan serupa.

“Keterbukaan informasi dari pihak terkait diperlukan untuk mengetahui apakah pemadaman yang terjadi murni karena perbaikan insidental atau bagian dari perbaikan menyeluruh,” ujarnya.

Selain meminta penjelasan teknis, Agusriansyah turut mendorong adanya kompensasi bagi pelanggan yang terdampak pemadaman. Salah satu bentuk yang dinilai dapat dipertimbangkan ialah pemotongan tagihan listrik bagi pelanggan pascabayar.

Ia menegaskan, gangguan listrik yang berlangsung berulang tidak bisa dianggap sebagai persoalan teknis semata. Dampaknya turut dirasakan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk pelaku usaha yang bergantung pada pasokan listrik untuk menjaga produktivitas.

DPRD Kaltim, lanjutnya, akan menggunakan fungsi pengawasan untuk memastikan persoalan tersebut mendapat perhatian dan ditindaklanjuti oleh pihak terkait.

“Kita tidak boleh membiarkan masyarakat terus-menerus menjadi korban dalam persoalan ini,” demikian Agusriansyah Ridwan.

Penulis: Frida| Editor: Eka Mandiri