Pelantikan Pejabat Pemprov Kaltim Digelar Tertutup, Rudy Mas’ud Tetapkan Pejabat Strategis

Teks foto: Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud saat Melantik Jajaran Eselon II

Infobenua.com Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali melakukan penyegaran birokrasi. Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud melantik dan mengambil sumpah jabatan pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) di lingkungan Pemprov Kaltim, Senin (22/12/2025), di Kantor Gubernur Kalimantan Timur.

Pelantikan tersebut berlangsung secara tertutup. Sejumlah wartawan yang hadir di lokasi tidak diperkenankan masuk ke ruang acara dan hanya menunggu di luar, sehingga tidak dapat menyaksikan langsung prosesi pengambilan sumpah jabatan.

Berdasarkan daftar mutasi pejabat yang diperoleh dari Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Timur, pelantikan ini menetapkan sejumlah pejabat definitif pada jabatan strategis, mulai dari kepala dinas, kepala badan, staf ahli gubernur, hingga kepala pelaksana lembaga teknis daerah.

Beberapa pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik di antaranya Ir. Siti Farisyah Yana sebagai Staf Ahli Bidang II Pemprov Kaltim, Muhaimin sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Ir. Hj. Lisa Hasliana sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Fahmi Himawan sebagai Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Buyung Dodi Gunawan sebagai Kepala Pelaksana BPBD, Joko Istanto sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, serta Yusliando sebagai Kepala Dinas Perhubungan.

Selain pejabat eselon II, Gubernur Rudy Mas’ud juga melantik puluhan pejabat administrator dan pengawas yang tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah.

Penetapan jabatan mencakup instansi strategis seperti Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pelantikan tersebut juga menyasar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Kepegawaian Daerah, sejumlah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), hingga rumah sakit daerah. Langkah ini menjadi bagian dari upaya penguatan struktur organisasi dan konsolidasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Hingga pelantikan selesai, belum ada keterangan resmi dari Pemprov Kaltim terkait alasan pelaksanaan pelantikan yang digelar secara tertutup.

Penulis : Frida | Editor: Eka Mandiri