Foto : Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Kalimantan Timur (Kaltim) saat berdialog bersama insan pers
Infobenua.com, Samarinda — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Kalimantan Timur (Kaltim) membuka ruang dialog terbuka bersama insan pers melalui kegiatan ngopi bareng media yang digelar di Sekretariat DPD PDI Perjuangan Kaltim, Jalan Abdul Wahab Syahranie, Sempaja Selatan, Samarinda Utara, Senin (2/2/2026).
Forum ini dimanfaatkan sebagai sarana pertukaran pandangan terkait isu strategis nasional dan daerah.
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, serta sejumlah pengurus partai dari tingkat pusat hingga daerah. Hadir di antaranya Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kaltim Ananda Emira Moeis dan Bupati Kutai Kartanegara periode 2021–2024, Edi Damansyah. Partisipasi kader muda PDI Perjuangan, Ewin dan Cintia, turut menegaskan perhatian partai terhadap proses regenerasi politik.
Dalam forum dialog tersebut, Hasto menggarisbawahi pentingnya arah pembangunan yang tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan, khususnya di wilayah dengan aktivitas pertambangan yang tinggi seperti Kaltim.
Ia menilai bahwa sektor pertambangan masih memerlukan pengawasan serius agar tidak mengabaikan tanggung jawab ekologis.
Menurutnya, pembangunan yang berkelanjutan hanya dapat dicapai apabila eksploitasi sumber daya alam disertai dengan upaya perlindungan dan pemulihan lingkungan yang terukur.
“Kegiatan pertambangan tidak boleh semata-mata mengejar produksi. Harus ada komitmen yang nyata dalam menjaga dan memulihkan lingkungan,” tegas Hasto.
Selain isu lingkungan, Hasto juga menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari strategi pembangunan manusia. Ia menekankan bahwa pemenuhan gizi anak sejak usia dini memiliki peran krusial dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia ke depan.
“Pemenuhan gizi anak adalah fondasi penting dalam membangun generasi masa depan yang sehat dan berdaya saing,” ujarnya.
Dalam konteks politik nasional, Hasto menegaskan posisi PDI Perjuangan sebagai kekuatan penyeimbang dalam sistem demokrasi.
Menurutnya, fungsi penyeimbang diperlukan agar proses pengambilan kebijakan tetap berpijak pada kepentingan rakyat dan tidak menyimpang dari nilai-nilai konstitusional.
“PDI Perjuangan menempatkan diri sebagai penyeimbang dalam demokrasi, agar setiap kebijakan publik tetap berpihak kepada rakyat,” katanya.
Isu lain yang turut mengemuka dalam diskusi adalah sektor pendidikan dan kebijakan Transfer ke Daerah (TKD). Hasto berpandangan bahwa pembangunan pendidikan harus dilakukan secara berjenjang dan merata hingga tingkat desa, sementara TKD dinilai memiliki peran strategis dalam memperkuat pelaksanaan otonomi daerah.
Dialog juga berkembang pada pembahasan isu politik, aspek hukum, serta kebebasan pers yang dipandang sebagai salah satu pilar utama demokrasi.
Melalui forum ini, PDI Perjuangan Kaltim menegaskan komitmennya untuk membangun komunikasi yang lebih terbuka dan konstruktif dengan media massa.
Kegiatan ngopi bareng media tersebut diharapkan dapat memperkuat peran pers sebagai mitra kritis dalam menyampaikan informasi yang berimbang sekaligus mendorong lahirnya diskursus publik yang sehat di tengah masyarakat.
Penulis : Nurfa | Editor: Redaksi








Users Today : 707
Total Users : 1521808
Views Today : 1860
Total views : 6963208