Pariwisata dan Olahraga Bisa Berdiri Sendiri, Pemkot Samarinda Lakukan Kajian

Ket foto : Kepala Disporapar Kota Samarinda, Muslimin.

Infobenua.com Samarinda – Pemerintah Kota Samarinda tengah menelaah kemungkinan memisahkan urusan pariwisata dan olahraga yang selama ini berada dalam satu organisasi perangkat daerah. Langkah tersebut dipertimbangkan untuk meningkatkan fokus pengelolaan masing-masing sektor sehingga program dan pengembangannya dapat berjalan lebih optimal.

Wacana pemisahan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) bukanlah isu baru di lingkungan Pemkot Samarinda. Namun sebelum mengambil keputusan, pemerintah daerah menilai perlu dilakukan kajian menyeluruh yang mencakup aspek regulasi, kebutuhan organisasi, sumber daya manusia, hingga kemampuan anggaran daerah.

Pembahasan mengenai rencana tersebut saat ini masih berada pada tahap awal. Pemerintah ingin memastikan setiap perubahan struktur birokrasi benar-benar didasarkan pada kebutuhan pelayanan publik dan arah pembangunan daerah ke depan.

Kepala Disporapar Kota Samarinda, Muslimin, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan bagian organisasi untuk mengkaji kemungkinan pemisahan instansi yang saat ini menaungi urusan kepemudaan, olahraga, dan pariwisata.

“Wacana pemisahan Disporapar sebenarnya sudah cukup lama muncul. Kami juga sudah menyampaikan kepada bidang organisasi agar dilakukan kajian terkait rencana tersebut,” ujarnya, Jumat (3/7/2026).

Menurut Muslimin, pembentukan ataupun pemisahan organisasi perangkat daerah tidak bisa dilakukan secara cepat. Seluruh proses harus melalui analisis yang mendalam agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta kebutuhan riil pemerintah daerah.

Ia menjelaskan, hasil kajian dari bidang organisasi nantinya akan menjadi dasar utama bagi pemerintah dalam menentukan apakah pemisahan tersebut layak untuk dilaksanakan atau tidak.

“Semua harus melalui kajian terlebih dahulu, terutama terkait aturan dan ketentuan yang mengatur kemungkinan pemisahan organisasi perangkat daerah tersebut,” katanya.

Selain persoalan regulasi, pemerintah juga harus memperhitungkan konsekuensi yang muncul apabila pemisahan dilakukan. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah kebutuhan sumber daya manusia untuk mengisi struktur organisasi baru.

Tak hanya itu, pembentukan dua dinas yang berbeda juga akan berdampak pada kebutuhan anggaran operasional yang lebih besar dibandingkan ketika seluruh urusan masih berada dalam satu organisasi.

“Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, mulai dari ketersediaan SDM hingga kesiapan anggaran. Dulu penggabungan dilakukan dalam rangka efisiensi, sehingga jika ingin dipisah kembali tentu perlu perhitungan yang matang,” ungkap Muslimin.

Ia menambahkan, kesiapan aparatur dan dukungan pembiayaan menjadi faktor penting yang harus dipastikan sebelum kebijakan tersebut diterapkan. Tanpa perencanaan yang matang, perubahan struktur organisasi dikhawatirkan justru menimbulkan persoalan baru dalam pelaksanaan program.

“Kalau berbicara pemisahan, berarti ada kebutuhan SDM tambahan, ada konsekuensi anggaran yang harus disiapkan, dan semuanya harus didukung kajian yang komprehensif,” tegasnya.

Saat ini, proses pembahasan masih berlangsung di internal Pemerintah Kota Samarinda. Apabila hasil kajian menunjukkan pemisahan dinilai memungkinkan dan mendapat persetujuan dari kepala daerah, maka pariwisata dan olahraga berpeluang dikelola oleh organisasi yang berdiri sendiri sehingga pengembangan kedua sektor tersebut dapat dilakukan secara lebih terarah dan maksimal.

Penulis Nisnun Editor Eka Mandiri