Pansus TJSL DPRD Kaltim Arahkan CSR agar Terintegrasi dengan Kebijakan Pembangunan

Ket foto : Wakil Ketua Pansus TJSL DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan.

Infobenua.com Samarinda — Panitia Khusus (Pansus) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) DPRD Kalimantan Timur terus melakukan pembenahan terhadap tata kelola program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.

Langkah ini ditempuh agar pelaksanaan CSR dan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dapat terarah, terukur, serta sejalan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Upaya tersebut difokuskan pada penguatan integrasi antara program sosial perusahaan dengan basis data serta kebijakan pembangunan daerah.

Selama ini, meskipun pelaksanaan CSR tergolong masif di berbagai sektor usaha, kontribusinya dinilai belum sepenuhnya terpetakan secara sistematis dalam kerangka pembangunan daerah.

Wakil Ketua Pansus TJSL DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menyampaikan bahwa hampir seluruh perusahaan telah menjalankan kewajiban CSR.

Namun, pelaksanaannya masih bersifat terpisah-pisah dan belum terkoneksi dengan sistem pemerintah daerah.

“Selama ini CSR dijalankan secara mandiri oleh perusahaan dan belum terintegrasi dengan basis data pemerintah, sehingga kontribusinya terhadap program pembangunan daerah sulit diukur secara komprehensif,”ujarnya pada Selasa (3/2/2026).

Ia menjelaskan, Pansus TJSL saat ini diarahkan untuk menata ulang tata kelola CSR agar tidak terjadi tumpang tindih program, sekaligus memastikan kesesuaiannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Menurutnya, diperlukan kesepahaman bersama mengenai arah dan sasaran CSR agar benar-benar memberi dampak bagi pembangunan daerah.

“Pansus mendorong adanya sistem atau aplikasi yang dapat menghubungkan program CSR dengan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota, sehingga jelas pemetaan antara CSR, PPM, dan dukungannya terhadap kebijakan daerah,” jelasnya.

Agusriansyah juga menyoroti beragamnya karakter CSR di Kalimantan Timur. Di sektor pertambangan dan energi, program sosial umumnya berbentuk PPM yang terfokus pada wilayah ring satu dan ring dua. Sementara di sektor perkebunan, CSR kerap diwujudkan dalam skema kemitraan plasma maupun program sosial lainnya.

“Ragam pendekatan ini perlu diselaraskan agar potensi CSR yang besar dapat berkontribusi lebih luas bagi program strategis daerah,” katanya.

Ke depan, DPRD Kaltim melalui Pansus TJSL menargetkan agar dana CSR dapat diarahkan ke sektor-sektor prioritas, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sosial, tanpa melanggar regulasi maupun kewenangan perusahaan.

“Penentuan sektor sasaran CSR akan dibahas bersama di Pansus, dengan prinsip keberlanjutan dan kepastian arah kebijakan,” ucapnya.

Ia menegaskan bahwa penataan CSR tidak dimaksudkan untuk menambah beban dunia usaha, melainkan membangun sinergi antara perusahaan dan pemerintah daerah.

“Jika program CSR diselaraskan dengan kebijakan Pemprov, manfaatnya akan lebih nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Agusriansyah menyebut Pansus TJSL juga menjadi sarana untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan CSR di Kalimantan Timur.

Dengan tata kelola yang lebih rapi, kontribusi dunia usaha terhadap pembangunan daerah diharapkan dapat terukur dan tepat sasaran.

“Dengan pengelolaan yang baik, CSR berpotensi menjadi salah satu pilar penting pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Timur,” pungkasnya.

Penulis Nisnun Editor Eka Mandiri