Infobenua.Com. SAMARINDA – Panitia Khusus (Pansus) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan menggelar hearing bersama pengelola perhotelan, Asosiasi Pariwisata dan Masyarakat Sadar Wisata (MSW), yang dilaksanakan di ruang rapat Gedung E Kantor DPRD Kaltim.
Pansus sengaja memanggil pihak-pihak terkait pariwisata, guna mendapatkan masukkan untuk menyempurnakan kerja Pansus.
Pada hearing tersebut, berbagai persoalan disampaikan. Mulai dari desakan untuk membuat kepastian hukum pariwisata di Kaltim hingga perbaikan infrastruktur jalan menuju lokasi wisata.
“Mereka membutuhkan kepastian hukum, karena dengan tidak ada kepastian hukum, mereka tidak akan mau berinvestasi di pariwisata kita. Kedua, persoalan promosi kita yang tidak ready. Ketiga, masalah perizinan yang cukup ribet dan minimnya pemberdayaan masyarakat di sekitar lokasi wisata. Kita juga terkendala masalah infrastruktur menuju destinasi wisata,” beber Ketua Pansus Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang, ditemui usai memimpin hearing.
Menurut politisi wanita dari partai PDIP ini, untuk mengatasi berbagai masalah terkait pariwisata di Kaltim, diperlukan connecting antar lembaga dengan pelaku pariwisata.
“Selama ini mereka seperti tidak memiliki induk. Mereka tidak juga berada di bawah pemerintahan atau pariwisata,” ujarnya.
Veridiana berharap pariwisata di Kaltim dapat bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga dapat memberikan pengaruh positif bagi masyarakat.
Pansus, kata dia, akan membuat persoalan klaster-klaster pariwisata, sehingga dapat diselesaikan sesuai dengan bidang masing-masing.
“Ada persoalan komisi yang membidangi, masalah tata pariwisata, kesejahteraan masyarakat. Ini bisa diseriusi oleh Komisi IV untuk menyampaikan ke dinas terkait. Untuk persoalan perizinan, akan kita koneksikan dengan Komisi II, untuk mereka memanggil Badan Perizinan dan Perindustrian untuk pembinaan dan sebagainya,” ujarnya
Penulis : Tim Redaksi
Users Today : 313
Total Users : 1364912
Views Today : 5726
Total views : 6597832