Pansus I DPRD Kaltara Finalisasi Ranperda Pengelolaan BMD, Perkuat Tata Kelola Aset Daerah

ket Foto Pansus 1 DPRD Kaltara Saat Gelar Rapat (foto istimewa)

TARAKAN, Infobenua.com – Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Provinsi Kalimantan Utara menggelar rapat kerja finalisasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan atas Perda Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), Senin (29/6/2026).
Rapat dipimpin oleh Herman, S.Pi dan dihadiri Anggota Pansus I DPRD Kaltara, perwakilan Biro Hukum Provinsi Kalimantan Utara, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta Tim Pakar Pansus I.

Pembahasan difokuskan pada penyempurnaan draf hasil harmonisasi bersama Kementerian Hukum dan HAM, yang telah disesuaikan dengan ketentuan regulasi terbaru. Penyesuaian tersebut mencakup pembaruan nomenklatur, pengaturan mekanisme sewa aset daerah, serta penguatan ketentuan terkait keadaan kahar (force majeure) dalam pengelolaan Barang Milik Daerah.

Selain itu, Pansus I DPRD Kaltara menekankan pentingnya percepatan pendataan dan penertiban aset daerah, khususnya aset yang berasal dari masa pemekaran dari Kalimantan Timur yang hingga saat ini masih belum sepenuhnya terinventarisasi secara optimal. Hal tersebut dinilai penting untuk memperkuat akurasi data serta mencegah potensi penyalahgunaan aset daerah.

Sebagai bentuk komitmen terhadap percepatan proses legislasi, rapat ditutup dengan penandatanganan Berita Acara hasil pembahasan antara Pansus I DPRD Kaltara dan Kepala Biro Hukum Provinsi Kalimantan Utara. Dokumen tersebut menjadi dasar pengusulan fasilitasi Ranperda ke Kementerian Dalam Negeri sebelum dibawa ke tahap pembahasan dan penetapan dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

Dengan finalisasi ini, DPRD Kaltara menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola Barang Milik Daerah yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel guna mendukung optimalisasi aset daerah bagi kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.(adv/jo).