Pangdam VI/Mulawarman Dorong Validasi Data Veteran untuk Pastikan Hak dan Kesejahteraan

Infobenua.com, Balikpapan – Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Krido Pramono mendorong penguatan koordinasi lintas instansi dan peningkatan akurasi data Veteran untuk memastikan pelayanan administrasi serta pemenuhan hak para Veteran berjalan tertib dan tepat sasaran.

Hal tersebut disampaikan dalam Workshop Administrasi Veteran RI dan Verifikasi Data Veteran Tahun Anggaran 2026 yang digelar Kementerian Pertahanan RI melalui Badan Cadangan Nasional (Bacadnas) di Hotel Novotel, Jalan Jenderal Sudirman, Balikpapan, Selasa (27/10/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Pangdam VI/Mulawarman diwakili Aspers Kasdam VI/Mulawarman Kolonel Inf Arif Hariyanto, S.H. Workshop dipimpin Kapusvet Bacadnas Brigjen TNI Asep Tardiana Wachgi, S.H., M.H., dan diikuti sejumlah pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembinaan administrasi keveteraan.

Dalam sambutan Pangdam yang dibacakan Aspers Kasdam, disampaikan bahwa workshop tersebut tidak sekadar menjadi kegiatan administratif, tetapi juga forum strategis untuk menyamakan persepsi dan menyelaraskan tugas serta kewenangan masing-masing instansi.

Menurut Pangdam, koordinasi yang terarah diperlukan untuk mewujudkan pelayanan keveteranan yang harmonis, efektif, terintegrasi, dan bertanggung jawab.

Karena itu, komunikasi dan kerja sama antarinstansi di daerah perlu terus diperkuat agar setiap tahapan administrasi berjalan tertib sekaligus memberikan kepastian pelayanan kepada para Veteran.

Pangdam juga menekankan pentingnya pengelolaan data yang akurat, valid, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data tersebut menjadi dasar dalam proses pelayanan serta memastikan hak-hak Veteran diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui workshop ini, diharapkan dapat dirumuskan langkah konkret untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai kendala dalam proses pengajuan Calon Veteran menjadi Veteran, sehingga pelayanan tidak terhambat.

Perkuat Pembinaan Veteran di Daerah

Sementara itu, sambutan Kepala Badan Cadangan Nasional Kementerian Pertahanan, Letjen TNI Gabriel Lema, S.Sos., yang dibacakan Kapusvet Bacadnas Brigjen TNI Asep Tardiana Wachgi, menegaskan pentingnya sinergi dalam memastikan pemenuhan hak-hak Veteran.

Hak tersebut meliputi tanda kehormatan, tunjangan, dana kehormatan, jaminan kesehatan, hingga dukungan kesejahteraan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dalam sambutan itu juga ditegaskan bahwa negara memiliki kewajiban moral dan hukum untuk mendukung Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) sebagai wadah resmi para pejuang. Keberlangsungan organisasi dan pelayanan kepada Veteran harus tetap terjamin, termasuk di tengah penataan struktur organisasi.

Penataan organisasi melalui likuidasi Babinminvetcaddam menjadi langkah strategis untuk memperkuat pembinaan Veteran di tingkat kewilayahan.

Selanjutnya, fungsi administrasi Veteran dilaksanakan oleh satuan kewilayahan, yakni Spersdam melalui Pabandya Sahlurvetcad di tingkat Kodam serta Pasipers Kodim di tingkat kabupaten/kota.

Perubahan tersebut memerlukan pemahaman teknis yang memadai dari personel terkait agar proses pendataan dan pengurusan administrasi Calon Veteran tetap berjalan tepat, akurat, dan tidak menghambat pelayanan.

Adapun proses administrasi keveteranan dilaksanakan secara berjenjang melalui Tim Penyaringan Tingkat II (TP II) di Kodim, Tim Penyaringan Tingkat I (TP I) di Kodam, hingga Tim Penyaringan Pusat (TPP).

Tahapan tersebut mencakup verifikasi persyaratan dan hak kesejahteraan Veteran, termasuk Tunjangan Veteran, Dana Kehormatan, jaminan kesehatan, serta bantuan lainnya.

Ketelitian dalam proses verifikasi menjadi faktor penting untuk memastikan hak diberikan kepada pihak yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Libatkan Berbagai Pemangku Kepentingan

Workshop tersebut juga diisi dengan sesi diskusi dan tanya jawab bersama narasumber dari berbagai instansi, di antaranya PT Taspen (Persero), BPJS, Kesbangpol, dan Dinas Sosial.

Kegiatan yang dilaksanakan secara tatap muka itu turut dihadiri perwakilan Forkopimda Pemerintah Kota Balikpapan, Ketua DPD LVRI Kalimantan Timur, PT Taspen (Persero) Cabang Balikpapan, BPJS Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, serta undangan lainnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun kesamaan pemahaman dan sinergi yang lebih kuat antarinstansi dalam mewujudkan administrasi keveteranan yang tertib, akurat, dan akuntabel.

Dengan demikian, proses pendataan dan verifikasi dapat berjalan optimal sehingga pelayanan serta pemenuhan hak-hak Veteran dapat dilaksanakan secara tepat sesuai ketentuan yang berlaku.