Infobenua.com – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan pemerintahannya menolak rencana perdamaian Jalur Gaza yang didukung Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Netanyahu menyatakan militer Israel tidak akan menarik pasukan dari wilayah tersebut sebelum Hamas menyerahkan seluruh persenjataannya.
Pernyataan itu disampaikan Netanyahu dalam rapat kabinet pada Minggu (9/8), di tengah masih berlangsungnya pembahasan mengenai proposal perdamaian 15 poin yang disusun Board of Peace dan telah disetujui Hamas pada akhir Juli 2026.
“Israel menolak dokumen 15 poin itu,” kata Netanyahu dalam rapat kabinet, merujuk pada rencana perdamaian yang didukung AS dan disetujui oleh Hamas pada akhir Juli 2026.
Ia menegaskan bahwa penarikan militer Israel tidak akan dilakukan sebelum proses perlucutan senjata Hamas benar-benar tuntas.
“Militer Israel tidak akan melakukan penarikan apa pun sampai senjata Hamas benar-benar dilucuti,” kata Netanyahu, sambil menambahkan bahwa hal tersebut juga mencakup “senjata berat, senjata ringan, dan semua jenis senjata.”
Meski menolak isi proposal tersebut, Netanyahu mengatakan komunikasi dengan Washington tetap berlangsung. Ia menyebut hubungan dengan Presiden Trump tetap kuat meskipun terdapat perbedaan pandangan mengenai isi rencana perdamaian.
Menurut Netanyahu, Trump merupakan “teman terbaik di Gedung Putih,” namun ia juga mengatakan “mereka memiliki gagasan, sebagian di antaranya dapat kami terima dan sebagian lainnya tidak, serta kami tahu cara mempertahankan pendirian kami dalam hal-hal ini.”
Hingga Minggu, Gedung Putih belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan tersebut.
Presiden Trump sebelumnya mengumumkan pada Juli 2026 bahwa telah dicapai kemajuan dalam penyusunan kerangka perdamaian 15 poin yang bertujuan mengakhiri perang di Jalur Gaza.
Proposal yang disusun Board of Peace itu mengatur penarikan pasukan Israel dari Gaza bersamaan dengan penyerahan senjata Hamas. Setelah itu, keamanan wilayah akan ditangani oleh Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF) yang bekerja sama dengan kepolisian Palestina baru di bawah pemerintahan teknokratik yang diawasi Board of Peace.
Israel, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan sejumlah negara lainnya hingga kini masih menetapkan Hamas sebagai organisasi teroris.
Di sisi lain, Hamas menghindari penggunaan istilah “pelucutan senjata.” Kelompok tersebut menyatakan hanya menyetujui penyerahan persenjataan untuk disimpan di bawah administrasi teknokratik Palestina yang didukung Amerika Serikat dan akan memerintah Gaza di bawah pengawasan Board of Peace.
Hamas juga menegaskan bahwa implementasi kesepakatan hanya dapat berjalan apabila Israel memenuhi kewajibannya, termasuk menarik pasukan dan menghentikan operasi militer.
“Kami berharap para mediator dan penjamin dari Amerika Serikat menekan Netanyahu dan pemerintahannya agar mematuhi rencana kerja tersebut dan tidak menghalangi proses ini karena alasan politik internal maupun pemilu,” ujar Bassem Naim, anggota biro politik Hamas.
Hingga Minggu (9/8), Hamas menyatakan tetap berkomitmen terhadap rencana perdamaian yang didukung pemerintahan Trump.
Sementara itu, Perwakilan Tinggi Board of Peace untuk Gaza, Nickolay Mladenov, menegaskan bahwa Israel tidak diwajibkan menarik pasukan sebelum Hamas menyerahkan seluruh persenjataannya, termasuk senapan serbu.
Namun, kepada kantor berita Channel 12 Israel, Mladenov menjelaskan bahwa penarikan militer Israel tetap menjadi bagian dari tahapan implementasi setelah seluruh senjata Hamas berhasil dikumpulkan dan dinonaktifkan.
Menurutnya, pasukan Israel nantinya akan mundur “sektor demi sektor” seiring pelaksanaan proses tersebut.
“Pilihan yang kami tawarkan saat ini adalah satu-satunya jalan ke depan yang menjamin tragedi ini tidak terulang lagi,” katanya, merujuk pada serangan yang dimulai Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, yang memicu perang melawan Hamas di Jalur Gaza.
Mladenov menambahkan bahwa pembicaraan dengan pemerintah Israel masih berlangsung dan ia berharap proses tersebut menghasilkan “hasil yang positif.”
Perbedaan sikap mengenai proposal perdamaian muncul di tengah situasi politik yang sensitif menjelang pemilu Israel yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Oktober 2026. Pemungutan suara itu menjadi pemilu nasional pertama sejak serangan Hamas pada Oktober 2023 yang memicu operasi militer Israel di Gaza.
Sejumlah survei menunjukkan Netanyahu menghadapi persaingan ketat dengan para rival politiknya. Di saat bersamaan, ia juga mendapat tekanan dari mitra koalisi sayap kanan yang menolak pemberian konsesi kepada Hamas.
Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich menyatakan dukungannya terhadap sikap Netanyahu.
“Kami berperang dengan tujuan utama, yaitu menghancurkan Hamas,” tegasnya. “Tentara tidak boleh mundur, bahkan sejauh satu milimeter pun dari Jalur Gaza.”
Perbedaan pandangan mengenai Gaza menjadi perkembangan terbaru dalam hubungan antara Netanyahu dan Trump. Meski selama ini dikenal sebagai sekutu dekat, keduanya dalam beberapa waktu terakhir juga memiliki perbedaan pendekatan terhadap konflik di Iran, Lebanon, dan Gaza.
Rencana perdamaian yang kini dibahas merupakan kelanjutan dari gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat dan mulai berlaku pada Oktober 2025.
Menurut otoritas kesehatan di Gaza, lebih dari 1.250 warga Palestina tewas akibat serangan Israel sejak gencatan senjata tersebut diberlakukan. Di sisi lain, militer Israel melaporkan lima tentaranya tewas dalam periode yang sama.
Di tengah negosiasi yang masih berlangsung, pasukan Israel tetap menguasai sebagian besar wilayah Gaza. Sementara itu, sebagian besar dari lebih dari dua juta penduduk Gaza masih hidup dalam pengungsian di kawasan pesisir yang lebih sempit, dengan banyak di antaranya tinggal di tenda maupun bangunan yang rusak akibat konflik.(*)
Users Today : 1586
Total Users : 1415416
Views Today : 2328
Total views : 6725661