Muddain Sebut Partisipasi Masyarakat Penting Awasi Pelaksanaan APBD 2026

Foto : Waki Ketua DPRD Kaltara, Muddain. (ISTIMEWA)

Infobenua.com, Tanjung Selor – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Muddain, menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 disusun untuk mendukung berbagai program prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, ia mengajak masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan setiap program agar berjalan efektif dan tepat sasaran.

Menurut Muddain, APBD 2026 diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Ia menilai setiap rupiah yang berasal dari keuangan daerah harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Partisipasi masyarakat sangat penting agar pembangunan berjalan efektif, transparan, dan sesuai kebutuhan di lapangan,” ujarnya.

Selain menyoroti pengelolaan APBD, Muddain juga menekankan pentingnya peningkatan pelayanan kesehatan sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah.

Ia menyebut pelayanan kesehatan merupakan hak dasar yang harus dapat diakses seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang.

Menurutnya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab memastikan layanan kesehatan tersedia secara merata, didukung tenaga medis yang memadai, fasilitas yang representatif, serta kualitas pelayanan yang terus ditingkatkan.

“Pemerintah daerah berkewajiban memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah diakses, dan tanpa diskriminasi,” katanya.

Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada pemerintah dan DPRD, tetapi juga membutuhkan dukungan serta pengawasan dari masyarakat. Dengan komunikasi yang baik antara seluruh pihak, program pembangunan diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan benar-benar menjawab kebutuhan warga.

Muddain berharap sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat terus diperkuat sehingga pelaksanaan APBD 2026 mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Utara. (Adv)