Meski Ada Batas Anggaran, Kaltim Pastikan PPPK Tetap Terlindungi

Ket foto: Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud.

Infobenua.com Samarinda – Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mulai menimbulkan kekhawatiran di berbagai wilayah. Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah pembatasan belanja pegawai maksimal sebesar 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang dinilai berpotensi memengaruhi keberlangsungan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Ketentuan tersebut mendorong pemerintah daerah untuk menyesuaikan struktur anggaran, yang tidak hanya berdampak pada tenaga kerja di sektor pemerintahan, tetapi juga berpotensi memengaruhi kualitas layanan publik serta dinamika ekonomi masyarakat. Sejumlah daerah bahkan mulai merasakan konsekuensi dari kebijakan ini.

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, misalnya, pemerintah daerah disebut harus melakukan efisiensi anggaran dalam skala besar yang berdampak pada ribuan PPPK.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga dihadapkan pada kemungkinan penyesuaian jumlah PPPK pada 2027 guna menyeimbangkan komposisi belanja pegawai.

Berbeda dengan kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan bahwa situasi fiskal daerah masih terkendali dan belum terdampak signifikan oleh kebijakan tersebut.

Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menyatakan bahwa hingga saat ini tidak ada rencana pengurangan tenaga PPPK, karena porsi belanja pegawai masih berada di bawah ambang batas yang ditetapkan.

“Komposisi belanja pegawai di Kalimantan Timur masih berada di bawah batas maksimal 30 persen sebagaimana diatur dalam regulasi, sehingga keberadaan PPPK tetap aman dan tidak terdampak kebijakan tersebut,” ujarnya pada Sabtu (4/4/2026).

Hal senada disampaikan Sekretaris Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, yang menegaskan bahwa hingga kini belum ada kebijakan terkait pengurangan jumlah pegawai.

“Sampai saat ini belum terdapat keputusan mengenai penyesuaian jumlah pegawai. Berdasarkan perhitungan sementara, proporsi belanja pegawai masih berada di bawah 30 persen,” jelasnya.

Meski kondisi masih aman, Pemprov Kaltim tetap melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan keuangan daerah. Langkah ini mencakup pengawasan terhadap komponen gaji maupun tambahan penghasilan pegawai (TPP) agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Pemerintah daerah terus melakukan evaluasi secara berkelanjutan terhadap kebijakan anggaran, termasuk belanja pegawai, guna memastikan kesesuaian dengan regulasi serta menjaga kualitas pelayanan publik,” tambahnya.

Pembatasan belanja pegawai ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan optimalisasi pelayanan. Jika tidak dikelola dengan tepat, pengurangan tenaga PPPK dapat berdampak pada efektivitas layanan sekaligus memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat.

Dengan kondisi fiskal yang relatif stabil, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur optimistis dapat mempertahankan keberadaan PPPK tanpa melakukan pengurangan, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan secara optimal.

Penulis Nisnun Editor Eka Mandiri