InfoBenua.Com
  • Home
  • Redaksi
  • INFO PRODUK
  • Blog
  • Infografis
  • Video
  • KODE ETIK PERUSAHAAN PERS
  • Pedoman Media Siber
  • Tentang Kami
No Result
View All Result
InfoBenua.Com
  • Home
  • Redaksi
  • INFO PRODUK
  • Blog
  • Infografis
  • Video
  • KODE ETIK PERUSAHAAN PERS
  • Pedoman Media Siber
  • Tentang Kami
No Result
View All Result
No Result
View All Result

Maraton Hampir Sepekan, DPRD Kaltim Kejar Tenggat 30 November untuk Enam Raperda

by Eka Mandiri
Selasa, 17 November 2026, 16:04
in Berita, Dprd Kaltim, Kaltim
Bagikan

Teks foto: Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu

 

Infobenua.com, Samarinda –DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mempercepat pembahasan enam rancangan peraturan daerah (Raperda) yang ditargetkan rampung sebelum akhir 2026. Seluruh Raperda tersebut kini memasuki tahap akhir dan dijadwalkan dilaporkan dalam Rapat Paripurna pada 18 November 2026.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, mengatakan pembahasan dilakukan secara maraton selama hampir sepekan untuk mengejar tenggat. Dari enam Raperda tersebut, dua dibahas Komisi II, sedangkan empat lainnya ditangani panitia khusus (pansus).

Baharuddin menyebut sebagian besar pembahasan telah selesai. DPRD menargetkan seluruh materi Raperda dapat difinalisasi pada 17 November sebelum disampaikan dalam rapat paripurna sehari setelahnya.

“Sekarang sudah pembahasan akhir. Hampir satu minggu kami maraton menyelesaikan pembahasan. Insyaallah besok semuanya bisa difinalkan, lalu 18 November dilaporkan dalam Rapat Paripurna,” kata Baharuddin (17/11/2026).

Meski laporan akhir disampaikan dalam paripurna, proses pembentukan Raperda belum langsung selesai. Selanjutnya, keenam Raperda tersebut harus melalui konsultasi dan fasilitasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memastikan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkan.

DPRD Kaltim memiliki tenggat hingga 30 November 2026 untuk menyampaikan laporan kepada Kemendagri melalui sistem e-Perda. Karena itu, penyelesaian pembahasan di tingkat DPRD perlu dipercepat agar tahapan berikutnya dapat berjalan sesuai jadwal.

Baharuddin mengingatkan, keterlambatan pelaporan dapat menghambat proses finalisasi dan konsultasi Raperda di tingkat pemerintah pusat.

“Perda itu tidak bisa selesai karena tidak diterima lagi untuk proses finalisasi dan konsultasi,” tegasnya.

Ia berharap seluruh tahapan yang menjadi tanggung jawab DPRD dapat diselesaikan tepat waktu.

“Insyaallah besok semuanya bisa difinalkan, lalu 18 November dilaporkan dalam Rapat Paripurna,” demikian Baharuddin.

Penulis: Frida | Editor: Eka Mandiri

Views Count: 3

Infobenua.com TVChannel

Statistik Pengunjung

1654257
Users Today : 3737
Total Users : 1654257
Views Today : 5704
Total views : 7205187
  • Home
  • Redaksi
  • INFO PRODUK
  • Blog
  • Infografis
  • Video
  • KODE ETIK PERUSAHAAN PERS
  • Pedoman Media Siber
  • Tentang Kami

Copyright © 2017-2025 InfoBenua.com