Macron Akui Kegagalan Intelijen Usai Kerusuhan Protes Biaya Hidup di Prancis

Infobenua.com, Paris — Presiden Prancis Emmanuel Macron memerintahkan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan keamanan setelah demonstrasi nasional menentang kenaikan biaya hidup berujung kerusuhan. Meski mengakui adanya kegagalan antisipasi dan intelijen, Macron menolak pengunduran diri Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez di tengah desakan oposisi agar sang menteri dicopot.

Istana Elysee menyampaikan pada Senin (19/10/2026) bahwa Macron meminta Nunez memastikan transparansi atas kelemahan perencanaan dan intelijen yang berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan selama demonstrasi akhir pekan.

Macron juga memerintahkan perubahan metode operasional pasukan keamanan untuk menghadapi krisis serupa, termasuk dalam menangani penjarahan dan aksi kekerasan.

Nunez sebelumnya mengakui bahwa aparat kepolisian di berbagai wilayah Prancis kehilangan kendali atas situasi sepanjang akhir pekan. Ia menyatakan telah menawarkan pengunduran diri sebagai bentuk tanggung jawab atas penanganan demonstrasi tersebut.

Nunez sepakat dengan penilaian Macron mengenai lemahnya antisipasi aparat. Ia mengatakan mengajukan pengunduran diri “karena saya merasa bertanggung jawab atas semua yang terjadi.”

Kerusuhan pecah setelah puluhan ribu orang turun ke jalan pada Sabtu (17/10) untuk memprotes kenaikan biaya hidup, harga bahan bakar, dan ketimpangan sosial. Di sejumlah lokasi, kelompok pemuda yang sebagian besar laki-laki terlibat bentrokan dengan polisi, menjarah pertokoan, serta membakar fasilitas publik dan properti swasta, termasuk balai kota bersejarah di Limoges.

Kementerian Dalam Negeri Prancis melaporkan hampir 2.400 orang ditangkap dan hampir 1.000 polisi serta gendarme mengalami luka-luka hingga Minggu (18/10).

Pengerahan puluhan ribu aparat

Besarnya mobilisasi massa turut menjadi sorotan setelah muncul pertanyaan mengenai kesiapan aparat menghadapi demonstrasi. Serikat pekerja CGT memperkirakan sekitar 500.000 orang berpartisipasi dalam aksi di seluruh Prancis.

Kementerian Dalam Negeri mengoreksi laporan awal mengenai jumlah personel keamanan yang dikerahkan. Dari angka awal 10.000 personel, kementerian kemudian menyatakan sekitar 60.000 polisi dan gendarme telah dimobilisasi menjelang demonstrasi, termasuk 5.000 personel di Paris.

Sebagai pembanding, Paris sebelumnya mengerahkan 14.000 polisi dan gendarme untuk mengamankan kunjungan Paus Leo XIV, ketika sekitar 700.000 orang berkumpul di pusat ibu kota untuk menghadiri misa yang dipimpinnya.

Para penyelenggara demonstrasi berupaya membangkitkan kembali semangat gerakan Rompi Kuning yang mengguncang pemerintahan Macron pada 2018–2019. Mobilisasi kali ini melibatkan berbagai kelompok, mulai dari mahasiswa, pekerja, pensiunan, petani, aktivis iklim, hingga kelompok antifasis yang menyuarakan ketidakpuasan terhadap kondisi ekonomi dan sosial.

Aksi tersebut berlangsung sekitar enam bulan sebelum Prancis dijadwalkan menggelar pemilihan presiden untuk menentukan pengganti Macron.

Oposisi saling tuding soal kerusuhan

Kerusuhan turut memperuncing persaingan politik antara kelompok kiri dan kanan di Prancis. Jean-Luc Melenchon, pemimpin partai kiri France Unbowed, memimpin pawai di Paris pada Sabtu. Ia mengkritik pemberitaan media mengenai kerusuhan dan menegaskan bahwa sebagian besar demonstrasi berlangsung damai.

Pernyataan tersebut mendapat kecaman dari Marine Le Pen, tokoh National Rally (RN), yang menuduh Melenchon “melegitimasi kekerasan” dan berupaya “menjerumuskan negara ke dalam kekacauan.”

Jordan Bardella, pemimpin RN yang menggantikan Le Pen dalam kepemimpinan partai, menyebut pelaku kekerasan sebagai “para profesional kekacauan”. Ia juga menuding kelompok kiri jauh telah merusak legitimasi tuntutan sosial yang disampaikan para demonstran.

Sejumlah pengamat memperingatkan bahwa aksi kekerasan oleh kelompok radikal justru dapat melemahkan gerakan protes. Peristiwa tersebut juga berpotensi memperkuat narasi politik sayap kanan mengenai ketertiban umum dan imigrasi.

Kritik terhadap kekerasan juga datang dari Wali Kota Marseille Benoit Payan, yang berasal dari kubu kiri. Ia mengecam demonstran yang memanfaatkan aksi untuk merusak properti dan menyerang polisi.

“Tidak bisa diterima menggunakan tuntutan semacam ini untuk masuk, merusak, dan menghancurkan fondasi yang menyatukan kita sebagai bangsa,” katanya kepada saluran berita Prancis BFMTV.

Payan menyebut demonstran yang melakukan kekerasan sebagai “idiot berguna bagi sayap kanan.”

Krisis tersebut menempatkan pemerintah Macron di bawah tekanan untuk menjelaskan kelemahan penanganan keamanan sekaligus merespons ketidakpuasan sosial yang melatarbelakangi demonstrasi. Pemerintah kini menghadapi dua tantangan sekaligus: memulihkan ketertiban umum dan memastikan tuntutan ekonomi masyarakat tidak semakin tenggelam oleh kerusuhan. (*)