InfoBenua.Com
  • Home
  • Redaksi
  • INFO PRODUK
  • Blog
  • Infografis
  • Video
  • KODE ETIK PERUSAHAAN PERS
  • Pedoman Media Siber
  • Tentang Kami
No Result
View All Result
InfoBenua.Com
  • Home
  • Redaksi
  • INFO PRODUK
  • Blog
  • Infografis
  • Video
  • KODE ETIK PERUSAHAAN PERS
  • Pedoman Media Siber
  • Tentang Kami
No Result
View All Result
No Result
View All Result

KUA-PPAS Kaltim 2027 Molor Tiga Bulan, Darlis Khawatir Program Siluman Masuk APBD

by Eka Mandiri
Jumat, 20 November 2026, 14:10
in Berita, Dprd Kaltim, Kaltim
Bagikan

Teks Foto: Rapat Paripurna ke-36 di Gedung B DPRD Kaltim dengan agenda penandatanganan kesepakatan DPRD Kaltim dan Gubernur atas KUA PPAS tahun anggaran 2027, Kamis 19 November 2026.

Infobenua.com, Samarinda– Pembahasan APBD Kalimantan Timur (Kaltim) 2027 berjalan jauh dari jadwal yang disepakati. Nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang seharusnya ditandatangani pada Agustus 2026 baru diteken pada 19 November. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, memperingatkan keterlambatan ini bisa membuat pembahasan anggaran tidak maksimal dan membuka celah masuknya program yang tidak diketahui anggota dewan.

Darlis melontarkan kritik tersebut melalui interupsi dalam rapat paripurna ke-36 di Gedung B DPRD Kaltim, Kamis (19/11/2026). Ia menilai keterlambatan pembahasan bukan sekadar persoalan jadwal, tetapi juga menyangkut pengawasan DPRD terhadap penggunaan anggaran daerah.

“Kalau terus-terusan molor seperti ini, otomatis kualitas APBD menurun. Jangan heran kalau nanti banyak kegiatan di dalam APBD, yang jangankan anggota dewan lainnya, anggota Banggar saja tidak tahu. Itu sangat berbahaya,” cetus Darlis.

Ia menyebut Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebenarnya telah menyepakati penandatanganan KUA-PPAS pada 4 Agustus 2026 dalam rapat 27 Juli. Penandatanganan bahkan ditargetkan paling lambat pekan kedua Agustus. Namun, kesepakatan itu baru terlaksana lebih dari tiga bulan kemudian.

Keterlambatan tersebut menyisakan waktu yang sangat terbatas untuk menyelesaikan pembahasan APBD 2027. Sebelum batas waktu 30 November, masih ada penyampaian nota keuangan, pandangan umum fraksi, jawaban pemerintah, serta pembahasan teknis antara Banggar dan TAPD.

Di saat yang sama, anggota DPRD harus menjalani masa reses pada 19–26 November. Artinya, tahapan pembahasan anggaran harus dikejar dalam waktu yang semakin sempit.

“Kalau kita hitung dari hari ini ke 30 November, masih ada penyampaian nota keuangan, pandangan umum fraksi, jawaban pemerintah, hingga pembahasan teknis antara Banggar dan TAPD. Apalagi mulai hari ini, dewan memasuki masa reses sampai 26 November,” tegasnya.

Darlis menilai waktu yang tersisa tidak memadai untuk membedah seluruh alokasi anggaran secara cermat. Ia khawatir pembahasan yang terburu-buru membuat sejumlah kegiatan lolos tanpa diketahui dan dipahami seluruh anggota DPRD, termasuk mereka yang tidak tergabung dalam Banggar.

Tak hanya mempersoalkan keterlambatan, Darlis juga mempertanyakan agenda rapat paripurna yang menurutnya tidak tercantum dalam jadwal Badan Musyawarah (Banmus) yang diterimanya. Ia menyebut agenda paripurna kerap mengalami perubahan.

“Di dalam jadwal Banmus yang saya terima, karena selalu ada pergeseran jadwal paripurna. Jadi jadwal paripurna hari ini tidak teragendakan di dalam rapat Banmus,” kata Darlis.

Darlis juga mempertanyakan ketidakhadiran Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah Kaltim dalam penandatanganan KUA-PPAS. Dalam rapat tersebut, Pemprov Kaltim diwakili Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda.

Menanggapi kritik tersebut, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menyatakan perubahan jadwal paripurna telah disepakati pimpinan DPRD bersama anggota Banmus dan diketahui Sekretariat DPRD.

Ia mengakui jadwal mengalami pergeseran karena padatnya agenda kedewanan serta dinamika pembahasan antara TAPD dan Banggar. Namun, Hasanuddin menilai proses penyusunan APBD 2027 masih memenuhi ketentuan waktu.

“Saya kira ini masih dalam kondisi tenggang waktu, karena selambat-lambatnya pengesahan APBD sesuai Permendagri Nomor 70 Tahun 2020 itu tanggal 30 November. Jadi kita masih dalam koridor aturan,” demikian Hasanuddin Mas’ud.

Penulis: Frida | Editor: Eka Mandiri

Views Count: 2

Infobenua.com TVChannel

Statistik Pengunjung

1662891
Users Today : 1918
Total Users : 1662891
Views Today : 5000
Total views : 7226220
  • Home
  • Redaksi
  • INFO PRODUK
  • Blog
  • Infografis
  • Video
  • KODE ETIK PERUSAHAAN PERS
  • Pedoman Media Siber
  • Tentang Kami

Copyright © 2017-2025 InfoBenua.com