Teks foto: Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud
Infobenua.com, Samarinda – Ratusan kapal sudah bertahun-tahun lalu lalang di perairan Sungai Mahakam, tetapi aktivitas itu belum menyumbang pemasukan bagi pendapatan asli daerah (PAD) Kaltim. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menilai potensi ekonomi di wilayah kewenangan provinsi justru lebih banyak dinikmati pihak luar.
Pemprov Kaltim sebenarnya sudah merancang pengelolaan sektor maritim lewat perusahaan daerah (Perusda) sejak 2025. Namun rencana itu belum berjalan karena pemerintah pusat belum melimpahkan kewenangan dan izin yang dibutuhkan.
“Kawasan ini sekarang tidak menghasilkan satu rupiah pun untuk pendapatan asli daerah,” tegas Hasanuddin (12/11/2026).
Menurut Hasanuddin, aturan perundang-undangan menyebut wilayah laut 0 hingga 12 mil merupakan kewenangan penuh pemerintah provinsi. Contohnya di perairan Muara Berau, tempat sekitar 100 hingga 150 kapal beroperasi selama kurang lebih 20 tahun tanpa memberi kontribusi ke PAD.
Ia mengakui izin kegiatan di sektor maritim memang berasal dari pusat. Meski begitu, daerah tetap boleh mengelola kawasan laut lewat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).
“Semua perizinan di sektor maritim memang dari pusat. Tapi kita boleh mengelola kawasan laut melalui PKKPRL,” katanya.
Hasanuddin memperkirakan, bila Perusda PT Melati Bhakti Satya (MBS) bisa mengelola pemindahan muatan kapal atau ship-to-ship (STS) di Muara Berau, Muara Jawa, Balikpapan, Paser, hingga Kutai Timur, potensi pendapatan daerah mencapai Rp300 miliar per bulan. Peluang itu belum bisa dimanfaatkan karena pelimpahan kewenangan dari pusat belum ada.
“Kenapa swasta bisa, sementara Perusda kita belum? Itu jadi pertanyaan, dan ada rasa ketidakadilan di sini. Padahal usulan pelimpahan kewenangan sudah kita ajukan sejak 2025,” ujarnya.
DPRD Kaltim juga menyoroti pengelolaan kapal tunda (assist) dan jasa pemanduan kapal di sekitar Jembatan Mahakam. Layanan pemanduan selama ini masih dikuasai Pelabuhan Indonesia (Pelindo). Padahal jembatan itu dibangun dengan APBD Kaltim, sehingga menurut Hasanuddin, Perusda semestinya punya ruang terlibat lewat skema bisnis ke bisnis (B2B).
“Kalau jembatan rusak atau runtuh, apakah Pelindo yang membangun kembali? Tidak mungkin, pasti pakai APBD kita. Makanya kita dorong Perusda masuk, supaya ada skema B2B dan bisa diasuransikan. Ini ada efek domino ekonomi,” demikian Hamas.
Penulis: Frida | Editor: Eka Mandiri






Users Today : 4657
Total Users : 1671661
Views Today : 8471
Total views : 7243279