Ketua BPW HIPKA Kaltim Salman Farisi Desak Hilirisasi, Tolak Kaltim Jadi Pemasok Bahan Mentah

Teks foto: Ketua Badan Pimpinan Wilayah (BPW) Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA) Kalimantan Timur periode 2025–2030, Salman Farisi

Infobenua.com Samarinda —Ketua Badan Pimpinan Wilayah (BPW) Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA) Kalimantan Timur periode 2025–2030, Salman Farisi, meminta pemerintah pusat mempercepat program hilirisasi industri di Kalimantan Timur sekaligus memberikan dukungan terhadap sektor logistik guna menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Menurut Salman, Kalimantan Timur memiliki posisi strategis sebagai salah satu penyumbang devisa terbesar nasional melalui sektor pertambangan, minyak dan gas bumi, kelapa sawit (CPO), serta hutan tanaman industri (HTI).

Namun hingga kini, sebagian besar komoditas unggulan tersebut masih dijual dalam bentuk bahan mentah sehingga nilai tambah ekonominya dinikmati daerah lain.

“Kita memproduksi sumber daya alam di daerah ini, tetapi proses hilirisasi dan nilai tambahnya justru banyak terjadi di luar Kalimantan Timur. Ini yang harus menjadi perhatian bersama,” kata Salman Farisi usai pelantikan BPW HIPKA Kaltim di Samarinda, Rabu (17/6/2026).

Salman menilai pengembangan industri hilir akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah karena mampu menggerakkan berbagai sektor usaha mulai dari hulu hingga hilir.

Selain persoalan hilirisasi, HIPKA Kaltim juga mencermati dampak pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan biaya energi terhadap perekonomian daerah.

Menurutnya, kondisi tersebut berimbas langsung pada biaya logistik dan transportasi yang akhirnya memengaruhi harga berbagai komoditas, termasuk pangan.

Karena itu, HIPKA mendorong pemerintah pusat mempertimbangkan pemberian subsidi bagi sektor logistik dan transportasi agar biaya distribusi barang tidak terus meningkat.

“Kami berharap seluruh pemangku kepentingan di daerah dapat bersama-sama menyuarakan kebutuhan ini kepada pemerintah pusat. Logistik yang efisien akan membantu menjaga daya beli masyarakat dan menekan kenaikan harga barang,” ujarnya.

Di sektor pertambangan, Salman mengaku menerima berbagai masukan terkait proses persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang dinilai belum sepenuhnya berjalan optimal. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi aktivitas produksi perusahaan dan berdampak pada sektor usaha lainnya.

Menurutnya, perlambatan produksi tambang tidak hanya berdampak pada perusahaan tambang, tetapi juga merembet ke kontraktor, subkontraktor, jasa transportasi, katering, hingga sektor perhotelan.

“Efeknya bisa berantai dan memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan jika tidak segera diantisipasi,” katanya.

Sebagai langkah mitigasi, HIPKA Kaltim akan merumuskan berbagai rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah setelah pelaksanaan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil).

Dalam kesempatan itu, Salman juga menekankan pentingnya membangun ekosistem ekonomi yang terintegrasi, khususnya pada sektor pangan.

Ia menilai ketergantungan Kalimantan Timur terhadap pasokan bahan pangan dari luar daerah masih terlalu tinggi sehingga membuat harga komoditas sangat rentan berfluktuasi.

Salah satu solusi yang ditawarkan adalah pengembangan fasilitas penyimpanan dingin atau cold storage untuk membantu menjaga ketersediaan dan kualitas bahan pangan ketika terjadi kelebihan pasokan maupun gangguan distribusi.

“Kalau kita memiliki fasilitas penyimpanan yang memadai, produk pangan bisa bertahan lebih lama dan harga dapat lebih stabil. Ini penting untuk menjaga ketahanan pangan daerah,” jelasnya.

Salman menambahkan, HIPKA Kaltim akan memperkuat kolaborasi dengan berbagai organisasi dunia usaha, BUMN, BUMD, lembaga keuangan, hingga pemerintah daerah untuk membangun rantai pasok yang lebih kuat dan berkelanjutan.

“Kami ingin potensi ekonomi daerah dapat dikelola oleh pelaku usaha daerah sendiri. Jangan sampai peluang besar yang ada justru lebih banyak dinikmati pihak luar,” demikian Salman.

Penulis: Frida | Editor: Eka Mandiri