Kesbangpol Kaltim Sebut Beberapa Konflik di Provinsi Memerlukan Koordinasi Antar OPD 

InfoBenua.Com.Samarinda: Bertempat di Ruang Ocenia Hotel Aston Samarinda, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Rapat Kewaspadaan Dini Terhadap Pencegahan Konflik di Provinsi, Kabupaten/Kota pada Triwulan III Selasa (14/11/2023).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kaltim Imanudin, dan perwakilan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Provinsi Kaltim Hadasa.

Kepala Bidang (Kabid) Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Hj Ratna, mewakili Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kaltim, mengatakan ada beberapa konflik yang memerlukan koordinasi antar-OPD terkait dalam penanganannya.

Dipaparkan terkait konflik tersebut diantaranya adanya temuan Logo Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim yang digunakan untuk mendukung Ganjar Pranowo, sehingga menimbulkan dampak negatif di masyarakat.

“Ini sempat membawa keributan di masyarakat yang bilang kita berkubu dengan Pak Ganjar, padahal ini akibat ulah oknum yang tidak bertanggung jawab,” terangnya.

Konflik kedua yaitu tercatat di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terdapat dua kewaspadaan yang perlu di dalami, yakni deklarasi calon Daerah Otonomi Baru Kutai Tengah terdiri dari Kecamatan Kota Bangun, Muara Wis, Muara Muntai, Kenohan, Kembang Janggut dan Tabang, yang dilaksanakan pada 10 November 2023, di Titik Nol IKN.

Kemudian, potensi penyimpangan ajaran agama oleh Yayasan Kencana Unggul Tenggarong, Kukar, yang dipimpin Sugiartu.

Ketiga, konflik lahan Pasar Kehewanan yang masih berproses di Pengadilan Negeri Samarinda dan belum ada penyelesaian

Keempat, masalah sengketa lahan antara PT Pupuk Kaltim dan kelompok masyarakat yang mengklaim lahan tersebut diberikan oleh Kesultanan Kutai.

Lebih lanjut, potensi konflik kelima yang terdapat di Kabupaten Paser, adanya permasalahan Galian C illegal oleh CV Zen Zay Bersaudara dan masyarakat setempat yang masih berkegiatan sampai saat ini.

“Dari pemprov, apabila Galian C tersebut dilakukan penutupan, maka proses pembangunan Kabupaten Paser terganggu atau terhambat, karena Galian C merupakan sumber pendukung bahan bangunan di Paser,” tutur Ratna.

Di samping itu, ditemukan konflik di Kabupaten Paser terkait perebutan kekuasaan Kesultanan Paser dalam Musyawarah Dewan Adat dan Alim Ulama Kesultanan Paser dalam rangka Penetapan Sultan Paser Aji Muhammad Jarnawi.

Kemudian, terdapat permasalahan lahan sawit antara kelompok Ali Busro (etnis Paser) dengan kelompok warga NTT di Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser.

“Masih dari Kabupaten Paser, potensi konflik perampasan pemanenan buah sawit di lokasi Kebun Pirlok milik Alexius Mbele yang berada dalam Kampung Buaya, Desa Jemparing,” sambungnya.

Ia berharap lewat diskusi terkait potensi-potensi konflik yang ada di Kaltim itu, maka akan ada jalan keluar yang solutif dan mengedepankan netralitas tanpa memihak kelompok manapun.

Penulis Frida l editor eka mandiri

ADV Diskominfo Kaltim