InfoBenua.Com.SANGATTA – Beberapa waktu lalu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (kutim) disoroti DPRD Kutim lantaran anggaran yang belum terserap di bidang infrastruktur.
Dalam catatan yang diberikan anggota DPRD Kutim Faizal Rachman, Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang tak mempersoalkan hal tersebut.
Menurutnya memang sudah menjadi tugas dan fungsi anggota dewan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan.
“Namanya kritikan dari anggota dewan artinya juga termasuk suara rakyat, dan itu wajar. Lagipula itu sudah jadi tugas dan fungsi mereka,” ujar Kasmidi Senin (24/7/2023).
Diketahui, kala itu Faizal mengkritisi terkait kinerja penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 5,9 triliun belum terserap maksimal.
Selain itu dalam penyampaiannya, Faizal juga mendapati pelayanan bagi pasien BPJS Kesehatan di Kutim masih kurang baik.
“Sebagai pemerintah yang menyelenggarakan APBD memang harus siap apabila diberi kritikan oleh DPRD sebagai pengawas,” jelasnya.
Tekait penyerapan APBD 2023 itu, Kasmidi mengaku ada beberap proyek yang masih dalam tahap pelelangan, dirinya juga menyayangkan kinerja OPD yang lamban.
“Harapan saya selaku Wakil Bupati yang sudah berproses dan sudah ada pemenang langsung action di lapangan,” tandasnya.
Penulis Rai l Editor eka mandiri
Users Today : 60
Total Users : 1098756
Views Today : 111
Total views : 5880665