Kasus Dokumen Sahrawi di Spanyol, Wilson Lalengke Desak Penegakan Hukum yang Adil

Infobenua.com, Ibiza — Kepolisian Nasional Spanyol tengah meminta verifikasi dokumen yang digunakan sejumlah warga Sahrawi untuk membuktikan hubungan ayah dan anak dalam pengajuan manfaat terkait kelahiran dan perawatan anak. Proses pemeriksaan tersebut menjadi sorotan karena menyangkut hak administratif masyarakat pengungsi yang selama puluhan tahun menghadapi ketidakpastian identitas dan status kependudukan.

Dalam surat tertanggal 1 Oktober 2026, Unit Pemberantasan Jaringan Imigrasi dan Pemalsuan Dokumen (UCRIF) di Ibiza menyampaikan bahwa pihaknya menerima informasi mengenai sejumlah orang, sebagian besar berasal dari Republik Demokratik Arab Sahrawi (RASD), yang diduga menyerahkan dokumen hubungan keluarga kepada organisasi dan perusahaan.

Berdasarkan surat tersebut, pemeriksaan awal menemukan sejumlah hal yang memerlukan verifikasi lebih lanjut terkait keaslian dan validitas dokumen. UCRIF kemudian meminta hotel-hotel di Ibiza dan Formentera memberikan salinan dokumen yang pernah digunakan untuk membuktikan hubungan paternal, sekaligus menginformasikan apakah dokumen aslinya masih tersimpan di tempat mereka.

Permintaan tersebut merupakan bagian dari proses pemeriksaan kepolisian. Dokumen itu tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh dokumen yang diperiksa palsu ataupun bahwa semua orang yang menggunakannya telah melakukan tindak pidana.

Perkembangan ini juga berkaitan dengan perdebatan mengenai kemungkinan pemberian kewarganegaraan Spanyol kepada warga Sahrawi dan keturunannya yang lahir di Sahara ketika wilayah tersebut berada di bawah administrasi Spanyol. Dalam konteks tersebut, dokumen identitas, akta kelahiran, dan bukti hubungan keluarga dapat memiliki konsekuensi penting terhadap pengakuan status hukum seseorang.

International human rights activist Wilson Lalengke meminta agar penyelidikan dilakukan secara menyeluruh dengan tetap memperhatikan hak-hak masyarakat yang berada dalam kondisi rentan. Menurut dia, apabila pemalsuan dokumen terbukti terjadi, penegakan hukum harus diarahkan kepada pihak yang bertanggung jawab atas pembuatan, distribusi, dan penggunaan dokumen tersebut secara sadar.

“Jangan sampai orang-orang yang sudah puluhan tahun hidup sebagai pengungsi justru menjadi korban kedua dari persoalan dokumentasi. Jika ada pemalsuan, telusuri siapa pembuatnya, siapa yang mengedarkannya, siapa yang memperoleh keuntungan, dan siapa yang secara sadar menggunakannya. Jangan berhenti pada orang yang paling lemah,” terang Wilson Lalengke dari Jakarta, Rabu, 14 Oktober 2026.

Wilson menilai, pemeriksaan administratif perlu membedakan pihak yang sengaja melakukan pemalsuan dari individu yang mungkin menggunakan dokumen tanpa mengetahui adanya masalah dalam proses penerbitannya. Menurut dia, penilaian terhadap tanggung jawab setiap orang harus didasarkan pada bukti dan tingkat keterlibatannya.

Ia juga menekankan pentingnya menelusuri asal-usul dokumen, mekanisme penerbitan, jalur distribusi, serta kemungkinan keuntungan yang diperoleh pihak tertentu. Pendekatan tersebut, menurut Wilson, diperlukan agar penyelidikan tidak hanya berhenti pada orang yang terakhir menyerahkan dokumen kepada pihak berwenang.

Persoalan ini berlangsung di tengah kondisi pengungsian masyarakat Sahrawi di Tindouf, Aljazair, yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Keterbatasan ekonomi, ketidakpastian status politik, dan tantangan administrasi kependudukan menjadi bagian dari konteks yang perlu diperhatikan dalam menangani persoalan dokumentasi mereka.

Meski demikian, kondisi pengungsian tidak menghapus kewajiban untuk mematuhi hukum. Pemeriksaan terhadap dugaan pemalsuan tetap diperlukan, tetapi pelaksanaannya harus mempertimbangkan bukti individual, hak untuk mendapatkan proses hukum yang adil, dan keadaan masing-masing orang yang diperiksa.

Penyelidikan diminta menelusuri sumber dokumen

Wilson mengingatkan bahwa dugaan keterlibatan jaringan tertentu, termasuk pihak yang mungkin berafiliasi dengan Front Polisario atau perwakilannya, harus diperiksa secara objektif. Ia menilai penyelidikan perlu menjawab siapa yang membuat dan mengedarkan dokumen, bagaimana dokumen tersebut diterbitkan, serta apakah pengguna mengetahui bahwa dokumen itu bermasalah.

Namun, surat UCRIF sebagaimana dijelaskan dalam informasi yang tersedia belum menyimpulkan adanya keterlibatan Front Polisario ataupun jaringan tertentu dalam dugaan pemalsuan tersebut. Karena itu, kemungkinan tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai fakta yang telah terbukti.

Dalam perspektif hak asasi manusia, penanganan kasus ini berkaitan dengan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Pemikiran John Rawls mengenai keadilan sebagai fairness menekankan pentingnya mempertimbangkan posisi kelompok yang berada dalam keadaan kurang menguntungkan ketika merancang dan menerapkan kebijakan.

Sementara itu, gagasan Hannah Arendt mengenai hak untuk memiliki hak menyoroti kerentanan orang yang tidak memperoleh perlindungan memadai dari suatu sistem kewarganegaraan. Dalam situasi pengungsian berkepanjangan, kepastian identitas dan akses terhadap prosedur administrasi yang sah menjadi persoalan penting.

Prinsip martabat manusia yang dikemukakan Immanuel Kant juga relevan dalam memastikan bahwa setiap individu tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki hak, bukan sekadar objek pemeriksaan administratif atau kepentingan politik.

Wilson berharap proses hukum di Spanyol dapat berjalan transparan sekaligus mendorong perhatian lebih luas terhadap persoalan identitas dan masa depan masyarakat Sahrawi. Menurut dia, penyelesaian dugaan pemalsuan dokumen perlu disertai upaya mencari solusi jangka panjang bagi kondisi pengungsian yang telah berlangsung lintas generasi.

Pada akhirnya, penanganan perkara tersebut memerlukan dua pendekatan yang berjalan bersamaan: penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terbukti dan perlindungan hak individu yang terdampak. Pemeriksaan yang berbasis bukti, akuntabilitas, dan perlakuan yang adil menjadi kunci untuk mencegah masyarakat yang rentan menanggung konsekuensi dari pelanggaran yang tidak mereka lakukan. (*)