Kaltim Masih Kekurangan 301 Ribu Rumah Layak Huni, Pemprov Fokus Rehabilitasi

Infobenua.com Samarinda — Sebanyak 301 ribu keluarga di Kalimantan Timur (Kaltim) tercatat belum memiliki rumah layak huni. Kondisi ini memperlihatkan tingginya angka backlog perumahan atau kesenjangan antara jumlah rumah tersedia dengan kebutuhan riil penduduk.

Data tersebut disampaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR & PERA) Kaltim, yang terus mengupayakan pengurangan backlog melalui program rehabilitasi rumah tidak layak huni setiap tahunnya.

“Harapan kami ada peningkatan penyediaan rumah bagi masyarakat, sehingga backlog ini bisa terus ditekan,” ujar Kabid Perumahan dan Permukiman PUPR-PERA Kaltim, Shidiq Prananto Sulistyo, di Samarinda (24/6/2025).

Shidiq menegaskan bahwa masalah perumahan tidak hanya soal jumlah, tapi juga menyangkut kondisi kelayakan tempat tinggal. Masih banyak rumah di Kaltim yang secara fisik dan fungsi belum memenuhi standar sebagai rumah sehat dan layak huni.

“Perbandingan antara rumah layak huni dan tidak layak masih jadi perhatian utama,” tambahnya.

Untuk mengatasi hal itu, Pemprov melalui PUPR-PERA Kaltim memiliki program rehabilitasi rumah tidak layak huni. Targetnya, minimal 1.000 unit rumah diperbaiki setiap tahun. Namun, jumlah itu diharapkan terus meningkat menyesuaikan kebutuhan dan anggaran.

Rehabilitasi tersebut menyasar rumah-rumah warga berpenghasilan rendah yang berada dalam kondisi kritis atau semi permanen, terutama di kawasan perkotaan dan pinggiran yang mengalami tekanan akibat pertumbuhan penduduk.

“Backlog ini juga muncul karena satu rumah bisa dihuni oleh tiga kepala keluarga. Ini tentu tidak ideal. Seharusnya satu rumah untuk satu KK,” jelas Shidiq.

Menurutnya, pertumbuhan kebutuhan rumah di Kaltim sangat dipengaruhi oleh faktor urbanisasi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan angka kelahiran. Jika suplai hunian tidak mampu mengikuti laju pertumbuhan tersebut, maka backlog akan terus membengkak.

Upaya mengurangi backlog tidak hanya mengandalkan anggaran APBD, tetapi juga mendorong keterlibatan sektor swasta, kolaborasi lintas OPD, serta memperluas program perumahan bersubsidi dan pembebasan biaya administrasi rumah bagi MBR.

Dengan sinergi semua pihak, Pemprov Kaltim optimistis angka backlog bisa ditekan secara bertahap, sehingga masyarakat bisa menikmati akses terhadap hunian yang sehat, aman, dan layak.

Adv Diskominfo Kaltim

penulis Frida editor eka mandiri