InfoBenua.Com
  • Home
  • Redaksi
  • INFO PRODUK
  • Blog
  • Infografis
  • Video
  • KODE ETIK PERUSAHAAN PERS
  • Pedoman Media Siber
  • Tentang Kami
No Result
View All Result
InfoBenua.Com
  • Home
  • Redaksi
  • INFO PRODUK
  • Blog
  • Infografis
  • Video
  • KODE ETIK PERUSAHAAN PERS
  • Pedoman Media Siber
  • Tentang Kami
No Result
View All Result
No Result
View All Result

Jamaika Ajukan Petisi kepada Raja Charles III untuk Tuntut Reparasi Perbudakan

by Hery Kuswoyo
Senin, 7 September 2026, 23:44
in Internasional
Menteri Kebudayaan Jamaika, Olivia Grange.  Foto: Randy Brooks/AFP

Menteri Kebudayaan Jamaika, Olivia Grange. Foto: Randy Brooks/AFP

Bagikan

Infobenua.com, Kingston — Pemerintah Jamaika akan mengajukan petisi kepada Raja Charles III pada Senin (7/9/2026) untuk memperjuangkan “ganti rugi bagi leluhur Afrika yang menderita akibat perbudakan selama ratusan tahun”, menurut Kementerian Kebudayaan Jamaika.

Menteri Kebudayaan Olivia Grange akan memimpin delegasi Jamaika untuk meminta Raja Charles III, yang juga merupakan kepala negara Jamaika, meneruskan tiga pertanyaan hukum kepada Komite Yudisial Dewan Penasihat Raja untuk Negara Persemakmuran yang berkedudukan di London.

Pertanyaan tersebut menyangkut status hukum perdagangan budak trans-Atlantik dan kemungkinan kewajiban Inggris memberikan reparasi. Jamaika meminta kejelasan mengenai apakah perbudakan orang Afrika di Jamaika sah berdasarkan hukum Inggris, apakah praktik tersebut bertentangan dengan hukum internasional, serta apakah Inggris saat ini memiliki kewajiban hukum untuk memberikan ganti rugi.

Pemerintah Jamaika menyebut langkah tersebut sebagai upaya pertama oleh sebuah negara Persemakmuran untuk menggunakan jalur hukum dalam memperjuangkan keadilan reparatif.

Grange menyoroti sejarah kompensasi yang diberikan Inggris setelah penghapusan perbudakan pada 1833. Saat itu, pemerintah Inggris membayar sekitar £20 juta kepada para pemilik budak.

“Hingga tahun 2015, Inggris masih membayar para pemiliki budak, kami dianggap sebagai bagian dari properti mereka,” kata Grange.

“Pertanyaannya seharusnya: jika di era modern Inggris masih membayar para pemilik budak sebagai kompensasi atas ‘harta benda’ yang sebenarnya adalah manusia yakni rakyat kami atau leluhur kami sebagai upaya penghapusan perbudakan, mengapa kami sebagai keturunannya tidak menuntut ganti rugi atas ketidakadilan tersebut sekarang?”

Grange mengatakan Jamaika akan menggunakan jawaban atas pertanyaan hukum tersebut untuk menentukan langkah selanjutnya dalam upaya memperoleh reparasi.

Selain mengajukan petisi, delegasi Jamaika dijadwalkan bertemu dengan pejabat British Museum di London untuk membahas kemungkinan pengembalian artefak yang berasal dari era kolonial.

Istana Buckingham mengatakan Raja Charles III mendukung upaya untuk memahami dampak sejarah perbudakan.

Seorang juru bicara Istana Buckingham mengatakan Raja Charles III telah menyatakan “komitmennya untuk mendorong pemahaman yang lebih baik mengenai isu perbudakan dan mencari cara untuk memperbaiki kesalahan sejarah.”

Langkah Jamaika tersebut berlangsung di tengah meningkatnya tuntutan dari sejumlah negara Karibia agar negara-negara Eropa memberikan permintaan maaf dan mengambil langkah reparatif. Tuntutan tersebut mencakup berbagai bentuk kompensasi, termasuk penghapusan utang.

Namun, pemerintah Inggris selama ini menegaskan tidak akan memberikan kompensasi atas perbudakan.

Perdagangan budak trans-Atlantik berlangsung sejak abad ke-15 hingga ke-19. Bangsa-bangsa Eropa dan kemudian Amerika terlibat dalam sistem yang mencakup penculikan, pengangkutan paksa, dan perbudakan jutaan orang Afrika di koloni-koloni Amerika dan Karibia.

Sejumlah perkiraan menyebut antara 12 juta hingga 15 juta orang Afrika dibawa secara paksa melintasi Samudra Atlantik selama sekitar empat abad. Sekitar 10,7 juta orang diperkirakan selamat dan tiba di benua Amerika, sementara hingga 2 juta lainnya meninggal selama perjalanan.

Persoalan reparasi juga memiliki preseden historis. Haiti meraih kemerdekaan dari Prancis pada 1804 setelah pemberontakan budak yang berhasil.

Namun, pada 1825, Prancis memaksa Haiti membayar 150 juta franc emas kepada mantan pemilik budak sebagai kompensasi atas “properti yang hilang”. Pemerintah Prancis mengancam akan menggunakan kekuatan militer jika tuntutan tersebut ditolak.

Haiti membutuhkan lebih dari satu abad untuk melunasi utang tersebut. Beban pembayaran itu kemudian dinilai berkontribusi terhadap kemiskinan jangka panjang yang dialami negara tersebut.

Warisan perbudakan dan tuntutan reparasi masih menjadi isu kontroversial dalam politik internasional.

Pada awal Maret, Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi yang mengakui perbudakan orang Afrika sebagai salah satu kejahatan paling berat terhadap kemanusiaan. Inggris dan negara-negara anggota Uni Eropa memilih abstain dalam pemungutan suara tersebut, sementara Amerika Serikat, Israel, dan Argentina menolak resolusi. (*)

Views Count: 5

Infobenua.com TVChannel

Statistik Pengunjung

1655890
Users Today : 977
Total Users : 1655890
Views Today : 1466
Total views : 7207972
  • Home
  • Redaksi
  • INFO PRODUK
  • Blog
  • Infografis
  • Video
  • KODE ETIK PERUSAHAAN PERS
  • Pedoman Media Siber
  • Tentang Kami

Copyright © 2017-2025 InfoBenua.com