Jalan di Ring Road II Resmi Dibuka, Warga Harap Pemerintah Tepati Janji

InfoBenua.Com.Samarinda– Akses Jalan Ir H Nusyirwan Ismail (Ring Road II) akhirnya dibuka kembali setelah dilakukan blokade (ditutup) oleh warga pemilik lahan, Selasa (16/5/2023).

Diketahui, pembukaan akses jalan tersebut berdasarkan kesepakatan bersama pihak Pemprov Kaltim bersama warga pemilik lahan saat melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang difasilitasi oleh komisi I DPRD Kaltim, Senin (15/5/2023) kemarin.

Berdasarkan kesepakatan, pihak Pemprov Kaltim bersedia untuk membayar lahan tersebut, dengan diupayakan menggunakan mekanisme pergeseran anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT).

Sehingga, berdasarkan kesepakatan tersebut, pihak pemilik lahan akhirnya bersedia untuk membuka kembali akses jalan yang sempat ditutup selama kurang lebih dua bulan lamanya itu.

Pembukaan akses jalan tersebut disaksikan langsung oleh komisi I DPRD Kaltim, Dinas PUPR-PERA Kaltim, aparat kepolisian dari Polresta Samarinda serta warga pemilik lahan bersama kuasa hukumnya.

Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu menyampaikan terimakasih atas kerelaan hati dari warga pemilik lahan yang telah membuka kembali akses jalan tersebut.

Meski telah dibuka kembali, persoalan lahan tersebut tentu saja belum berakhir, sebab proses pembayarannya belum selesai dan itu akan menjadi tanggung jawab Pemprov Kaltim melalui Dinas PUPR-PERA.

“Kita bersyukur karena warga pemilik lahan sudah menunjukkan keikhlasan dan itikad baiknya untuk membuka kembali penutupan ini yang sudah hampir dua bulan,” ucap Baharuddin Demmu.

Komisi I DPRD Kaltim, tegas Baharuddin Demmu, tentunya akan terus berkomitmen untuk mengawal proses pembebasan lahan tersebut, terutama pengawalan terkait pembahasan anggaran dan proses perkembangan dokumen warga yang diserahkan ke instansi pemerintah.

“Kami semua di komisi I berkomitmen, menjaga supaya proses percepatan pembayaran ganti rugi lahan warga ini betul-betul ditangani, sehingga jangan sampai dikemudian hari ada tuntutan lagi,” ujarnya.

Politikus PAN ini meyakini bahwa proses ganti rugi lahan warga tersebut bakal berjalan lancar, terlebih setelah mendengar komitmen dari Pemprov Kaltim yang bersedia untuk membayar lahan tersebut.

“Saya sih meyakini bahwa dengan hasil diskusi kemarin di forum RDP proses pembayaran lahan ini akan berjalan lancar,” ujarnya.

“Tapi catatannya harus lengkap juga administrasi surat menyuratnya. Jangan sampai itu tidak lengkap, nah kalau tidak lengkap pasti pembayarannya lari ke APBD perubahan lagi,” sambung Baharuddin Demmu.

Menurut Baharuddin Demmu, persoalan ini tentu saja merugikan masyarakat pemilik lahan, apalagi lahan mereka sudah lama digarap untuk dibangunkan jalan, namun ternyata proses pembebasan lahan sebagaimana kewajiban pemerintah belum tuntas.

Untuk itu, ia menegaskan kepada pemerintah agar kedepannya sebelum dibangunkan jalan atau bangunan apapun itu harus tuntaskan dulu hak warga (ganti rugi lahan) sehingga warga tidak terus-menerus menjadi korban.

“Saya mengingatkan kembali kepada pemerintah, bahwa kalau ingin bikin jalan, jangan lagi bikin jalan kalau tanahnya belum tuntas di bayar. Sehingga tidak menimbulkan masalah seperti ini yang dimana posisi rakyat dirugikan,” tegasnya.

Sementara Kepala PUPR-PERA Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, menyebut bahwa berdasarkan kesepakatan bersama pembayaran lahan tersebut dapat diupayakan untuk dibayar dengan menggunakan mekanisme pergeseran dana BTT.

Fitra menyebut, jika memang dana BTT tidak mencukupi untuk membayar keseluruhan lahan tersebut, maka solusinya harus menunggu anggaran APBD perubahan tahun 2023.

“Karena berhubung persoalan ini keadaannya mendesak mau nggak mau kita upayakan menggunakan dana BTT. Tapi ini kan sementara proses, kita nggak tahu nanti bakal berhasil atau tidak, karena kalau di APBD perubahan kita bisa pastikan untuk teralokasi dan terbayarkan,” tutur Finanda.

Fitra menilai, pembayaran melalui dana BTT memang terbilang cepat, namun itu tergantung kondisi keuangannya lagi mencukupi atau tidaknya.

Artinya kalau menggunakan dana BTT setelah pengukuran dan lainnya selesai pasti segera langsung dibayar, tapi kalau menggunakan APBD setelah pengukuran dan appraisal selesai kita masih menunggu dokumen anggaran,” ujarnya.

Terpisah, salah satu warga pemilik lahan Siti Bulqis mengatakan, dibukanya kembali akses jalan tersebut berdasarkan kesepakatan pembayaran yang sedang sedang diupayakan oleh Pemprov Kaltim melalui anggaran BTT.

“Kesepakatan kemarin saat rapat di DPRD janjinya memang mau dibayar di bulan September ini, perjanjian itu juga siap dikawal oleh komisi I DPRD Kaltim,” kata Siti Bulqis.

Dirinya bersama sejumlah pemilik lahan lainnya berharap agar janji tersebut betul-betul terealisasi sesuai kesepakatan bersama saat rapat. Sehingga tidak menimbulkan kekecewaan yang terus berulang-ulang.

“Kami berharap jangan sampai ada pembukaan yang keempat, karena ini sudah ketiga kalinya, sebelumnya cuma janji tapi tidak ditepati,” ungkapnya.

Kuasa Hukum Warga, Abdul Rahim menambahkan bahwa puluhan warga pemilik lahan yang masuk dalam laporan sebenarnya telah lama diinventarisir.

Adapun warga yang mengaku telah menghibahkan tanahnya ke pemerintah maka hal itu menjadi hak pribadi mereka dan tidak masuk dalam laporan sebagaimana daftar warga pemilik lahan yang tengah memperjuangkan haknya.

“Dari Dinas PUPR-PERA Kaltim juga sudah menyampaikan ke mereka yang menghibahkan tanahnya itu agar dibuatkan surat resmi, sehingga tidak ada pengklaiman di kemudian hari,” terangnya.

“Yang kami urus ini bagi warga yang sudah memberikan kuasanya kepada kami saja. Adapun warga pemilik lahan dan tidak mau mengurus ya itu hak mereka,” ucap Rahim menegaskan.

Rahim menyebut, total luasan tanah yang masuk dalam laporan mencapai 7 hektare (Ha) dengan total objek (pemilik lahan) mencapai 50 orang.

“Terkait nominal yang diminta warga, Memang mereka menuntut Rp 1.750.000 per meter. Jadi kalau di inklutkan semua sekitar Rp 99, 9 miliar total keseluruhan, itu secara material. Tapi kita tetap menunggu perhitungan dari lembaga independen terkait appraisalnya yang didapat oleh masyarakat ,” tenangnya.

Rahim meyakini dengan adanya kesepakatan bersama, maka diharapkan proses pembayaran ganti rugi lahan tersebut dapat berjalan lancar sesuai harapan warga pemilik lahan.

(Iswanto ADV Diskominfo Kaltim)