Israel Tutup Penyeberangan Tepi Barat Selama Pemilu, Ribuan Warga Hebron Mengungsi

Infobenua.com, Tepi Barat — Militer Israel mengumumkan penutupan seluruh jalur penyeberangan darat antara Israel dan Tepi Barat selama pemilihan parlemen pada 27 Oktober 2026. Kebijakan tersebut diberlakukan di tengah operasi militer Israel yang meluas di wilayah pendudukan itu setelah serangan bersenjata di dekat Hebron yang menewaskan dua tentara Israel.

Pasukan Pertahanan Israel (Israel Defense Forces/IDF) menyatakan bahwa pembatasan telah dimulai pada Minggu (25/10). Selama periode tersebut, warga Palestina tidak diperbolehkan memasuki komunitas-komunitas Israel di Yudea dan Samaria serta Lembah Yordan untuk bekerja.

Militer Israel menyebut kebijakan itu sebagai “larangan masuk dan keluar bagi para pekerja Palestina … serta penutupan semua jalur penyeberangan darat sepanjang pemilu” pada Selasa (27/10).

Operasi militer tersebut menyusul serangan pada Jumat (23/10) di dekat Kota Hebron. Menurut IDF, dua tentara Israel tewas dan tiga lainnya terluka. Militer juga menyatakan bahwa dua orang yang diduga sebagai pelaku serangan turut tewas.

Kelompok Hamas menyambut baik serangan itu, tetapi tidak menyatakan bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjanji akan memberikan hukuman berat sebagai respons atas serangan yang terjadi beberapa hari menjelang pemungutan suara tersebut.

IDF mengatakan pasukannya telah beroperasi di 40 wilayah di Tepi Barat pada Jumat (23/10) dan Sabtu (24/10). Dalam operasi itu, militer mengklaim telah “menangkap sekitar 40 orang yang dicurigai, termasuk para teroris yang berafiliasi dengan organisasi teroris Hamas dan Jihad Islam.”

Di tengah operasi tersebut, warga Hebron dilaporkan mengalami pengusiran dari tempat tinggal mereka. Wali Kota Hebron, Yousef al-Jabari, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa sekitar 2.200 orang telah dipaksa meninggalkan rumah sejak operasi Israel dimulai pada Jumat (23/10).

Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, membenarkan angka tersebut. Dalam wawancara dengan stasiun televisi Israel Kan, ia mengatakan bahwa “unit-unit militer tertentu saat ini sedang beroperasi di sana” dan warga Palestina “tidak akan diizinkan untuk kembali … sampai kami selesai menangani semua persoalan Hamas di Hebron.”

Sementara itu, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich, yang juga memiliki tanggung jawab di Kementerian Pertahanan terkait pengawasan urusan sipil di Tepi Barat, mengatakan telah memerintahkan “pembongkaran segera terhadap deretan bangunan ilegal” setelah penembakan pada Jumat (23/10).

“Siapa pun yang macam-macam dengan kami akan segera memahami bahwa dia akan membayar harga yang menyakitkan,” tulis Smotrich di media sosial.

Laporan kantor berita AFP dari kawasan Ein Deir Baha, Hebron, menggambarkan jalan-jalan yang sepi dengan hanya beberapa kendaraan militer Israel terlihat di lokasi. Bangunan-bangunan yang telah dikosongkan ditandai dengan simbol silang berbentuk huruf X. AFP juga melaporkan adanya bendera Israel yang dibentangkan di sebuah rumah yang tampaknya telah diambil alih oleh pasukan.

Higazi Shawer al-Tamimi, 70 tahun, seorang pemilik toko yang berpengaruh di kawasan tersebut, mengatakan kepada AFP bahwa tentara mendatanginya sekitar pukul 01.00 dini hari dan memerintahkannya pergi dengan waktu yang terbatas untuk berkemas.

Ia mengatakan proses evakuasi juga menyulitkan warga lanjut usia dan mereka yang sakit. “Ibu mertua saya, yang berusia 90 tahun dan tinggal di daerah itu, harus digotong keluar karena ia sedang sakit,” katanya.

Smotrich sebelumnya memegang tanggung jawab pengawasan urusan sipil di Tepi Barat, sementara Netanyahu menghadapi pemilihan parlemen dengan persaingan ketat untuk memperoleh masa jabatan baru. Netanyahu merupakan perdana menteri Israel yang paling lama menjabat, tetapi serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 menjadi pukulan terhadap reputasinya dalam bidang keamanan.

Serangan Hamas tersebut menewaskan lebih dari 1.200 warga Israel dan memicu invasi Israel ke Jalur Gaza. Konflik itu telah menyebabkan lebih dari 73.000 warga Palestina tewas, banyak di antaranya merupakan warga sipil.

Netanyahu menyatakan bahwa respons militer terhadap serangan di dekat Hebron akan berlanjut dengan operasi berskala besar. Ia bahkan menjanjikan tindakan yang disebutnya belum pernah terjadi sejak Israel menduduki Tepi Barat pada 1967. (*)