Teks Foto: Anggota Badan Anggaran DPRD Kaltim, M. Darlis Pattalongi.
Infobenua.com, Samarinda– Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), M. Darlis Pattalongi, menginterupsi Rapat Paripurna ke-36 DPRD Kaltim, Kamis (19/11/2026) siang, sebelum kesepakatan KUA-PPAS APBD Kaltim 2027 ditandatangani. Ia mempersoalkan agenda paripurna yang tidak tercantum dalam jadwal Badan Musyawarah (Banmus) serta penandatanganan yang terlambat sekitar tiga bulan dari batas waktu regulasi.
Menurut Darlis, agenda penandatanganan tersebut tidak tercantum dalam jadwal Banmus yang dipegangnya. Ia meminta persoalan itu diklarifikasi terlebih dahulu agar pelaksanaan paripurna memiliki landasan yang jelas dan tidak menimbulkan persoalan administratif maupun hukum di kemudian hari.
“Sesungguhnya saya tidak melihat agenda rapat paripurna ini tercantum di dalam Banmus kita. Oleh karena itu, saya mohon ini kita clearkan dulu, sehingga substansi landasan paripurna untuk KUA-PPAS 2027 ini menjadi clear dan tidak dipersoalkan di kemudian hari,” ujarnya.
Darlis menyebut perubahan jadwal paripurna yang terjadi berulang kali berpotensi membuat agenda tersebut tidak lagi tercantum dalam susunan kegiatan Banmus. Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar urusan administrasi karena paripurna merupakan forum resmi untuk menyepakati arah kebijakan anggaran tahun berikutnya.
Selain persoalan jadwal, Darlis juga mempertanyakan keterlambatan penandatanganan KUA-PPAS. Pasal 90 ayat (2) PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur kesepakatan rancangan KUA dan PPAS ditandatangani kepala daerah bersama pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua Agustus. Sementara penandatanganan pada 19 November berarti mundur sekitar tiga bulan dari tenggat tersebut.
Ia meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memberikan penjelasan mengenai penyebab keterlambatan pembahasan hingga kesepakatan baru diparipurnakan pada November.
“Kalau kita melakukan penandatanganan pada hari ini berarti molor sekian bulan. Nah, saya mohon melalui pimpinan, kami ingin mendapatkan penjelasan terlebih dahulu daripada TAPD, apa yang membuat sehingga KUA-PPAS APBD baru hari ini diparipurnakan,” tegasnya.
Sebelumnya, penandatanganan KUA-PPAS yang dijadwalkan pada 10 November 2026 diundur atas permintaan Pemprov Kaltim. Salah satu alasannya karena administrasi penganggaran dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI) belum selesai.
Jadwal kemudian kembali bergeser pada 18 November. Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menyebut perubahan tersebut disebabkan penyesuaian agenda dan sinkronisasi waktu antara DPRD dan Pemprov Kaltim.
Di sisi lain, waktu pembahasan APBD 2027 semakin terbatas. Pasal 106 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2019 mewajibkan kepala daerah dan DPRD menyetujui bersama rancangan Peraturan Daerah tentang APBD paling lambat satu bulan sebelum tahun anggaran dimulai. Untuk APBD 2027, batas waktunya jatuh pada 30 November 2026.
Pasal 106 ayat (3) juga mengatur sanksi administratif apabila persetujuan bersama tidak tercapai sesuai tenggat. Namun, anggota DPRD dikecualikan dari sanksi apabila keterlambatan disebabkan kepala daerah terlambat menyampaikan rancangan Perda APBD.
Dengan demikian, meski kesepakatan KUA-PPAS telah ditandatangani, DPRD dan Pemprov Kaltim masih harus menuntaskan pembahasan hingga persetujuan rancangan Perda APBD sebelum akhir November.
Keterlambatan tersebut harus dijelaskan secara terbuka karena berkaitan dengan kepastian hukum, akuntabilitas perencanaan, serta kemampuan pemerintah daerah menjalankan program pembangunan tahun depan,” demikian Darlis.
Penulis: Frida | Editor: Eka Mandiri








Users Today : 1918
Total Users : 1662891
Views Today : 5004
Total views : 7226225