Insentif Guru Honorer Terlambat, DPRD Kaltim: Itu Hak, Harus Tepat Waktu!

Infobenua com.Samarinda– Keterlambatan pencairan insentif bagi guru honorer swasta di Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan. Anggota DPRD Kaltim, Muhammad Darlis Pattalongi, menegaskan bahwa insentif tersebut adalah hak yang harus dibayarkan tepat waktu.

Menurutnya, insentif guru bukan sekadar bantuan, melainkan bentuk penghargaan negara atas dedikasi para tenaga pendidik, khususnya yang bertugas di sekolah swasta dan daerah terpencil.

“Insentif itu hak, bukan bonus. Harus dibayarkan tepat waktu sebagai bentuk penghargaan terhadap perjuangan guru,” tegas Darlis (30/5/2025).

Politisi yang juga duduk di Komisi IV DPRD Kaltim ini menjelaskan, keterlambatan pencairan insentif sering kali disebabkan oleh kendala teknis, terutama soal validitas dan ketepatan data dari daerah ke pemerintah pusat.

Ia menyebut, proses penyaluran sangat bergantung pada data dasar (basic data) yang dikirimkan ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Jika data yang dikirim tidak lengkap atau tidak sinkron, pencairan otomatis terhambat.

“Ini bukan soal ada atau tidaknya anggaran. Tapi karena data yang tidak akurat, proses verifikasi dan validasi di kementerian bisa terhambat,” ujarnya.

Darlis juga menyoroti pentingnya pemutakhiran data di sistem Dapodik (Data Pokok Pendidikan), yang menjadi rujukan utama bagi semua program tunjangan dan bantuan dari pemerintah.

“Kalau sekolah tidak aktif memperbarui Dapodik, ya otomatis banyak hak guru yang tidak tersalurkan. Padahal itu menyangkut kesejahteraan mereka,” katanya.

Ia menambahkan, Komisi IV DPRD Kaltim terus mendorong penguatan koordinasi lintas sektor—antara sekolah, dinas pendidikan, dan kementerian—agar penyaluran insentif tidak lagi tersendat.

“Kami siap menampung aspirasi guru honorer, termasuk membuka ruang dialog langsung. Mereka adalah tulang punggung pendidikan, dan tak boleh lagi diabaikan,” kata Darlis.

Ia pun meminta agar seluruh sekolah lebih proaktif dalam menyusun dan memperbarui data guru, demi menghindari persoalan serupa ke depan.

“Insentif guru ini soal keadilan. Jangan sampai mereka merasa tak dihargai hanya karena masalah administratif,” pungkasnya.

Penulis Frida editor Eka mandiri